Network
MATA BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan menempatkan petugas di 42 titik rawan kemacetan untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Ini termasuk mengantisipasi kemacetan di Kawasan Gedebage. Menurut Ema Sumarna, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Pemkot Bandung sedang memikirkan berbagai cara untuk mengurangi kemacetan di Gedebage.
Banyak pengunjung dari dalam dan luar kota yang mengunjungi infrastruktur seperti Stadion GBLA, Masjid Raya Al Jabbar, Kereta Cepat, dan Summarecon membuat Kawasan Gedebage macet. Namun, jumlah kendaraan yang melintasi jalan raya menuju tempat wisata tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalan raya.
Solusi singkat, kata Ema, adalah membuat rekayasa lalu lintas dengan jajaran kepolisian untuk mengontrol keluar dan masuk kendaraan di wilayah tersebut.
Sangat penting bahwa jajaran kepolisian bertanggung jawab langsung atas rekayasa lalu lintas, yang akan mengatur keluar dan masuk kendaraan dari Kawasan Gedebage.
"Untuk kondisi saat ini, jangka pendek strateginya rekayasa dan penempatan petugas," kata Ema, Jumat 2 Februari 2024.
Untuk memastikan lalu lintas lancar dari kedua arah, Dishub Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung, dan Polsek setempat harus bekerja sama. Dishub Kota Bandung memiliki staf sebanyak 200 orang yang mengelola lalu lintas di 42 titik rawan kemacetan. Dengan jumlah personel yang terbatas, penanganan kemacetan akan menjadi prioritas utama dengan mengalihkan beberapa staf.
Dengan jumlah personel yang terbatas, penanganan kemacetan akan menjadi prioritas utama, dan sebagian anggota akan ditugaskan untuk mengatur lalu lintas di Gedebage Area. Pemerintah Kota Bandung telah membuat pos gatur personel sebanyak 20 orang setiap hari untuk mengatur lalu lintas di Kawasan Gedebage. Pemkot bekerja sama dengan jajaran polisi di lima lokasi: Akses 5, pos Merapi, Gedebage Raya, pintu masuk selatan Summarecon, dan Derwati.
Selain itu, Dishub menindak parkir liar yang menghambat lalu lintas.
"Di Bandung terinformasikan ada 42 rawan kemacetan tentunya semua harus tertangani. Namun prioritas kita bisa melakukan pergeseran personil. Bila perlu nanti linmas dilibatkan untuk bisa membantu kelancaran lalu lintas," kata Ema.
Untuk melakukan pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, personel ditempatkan setiap hari Jumat, Sabtu, dan minggu dari pukul 11.00 hingga 23.00 WIB.
Selain itu, Ema mengatakan bahwa pelebaran jalan selatan Gedebage harus terus berjalan pada jangka menengah karena masyarakat telah memberikan dukungannya.
"Kalau yang di Gedebage kita dorong pelebaran Gedebage selatan. Jalan ini milik provinsi. Kalau jalan tersebut dilebarkan bisa mengurai kemacetan dan itu bisa nyambung ke Ciwastra. Walaupun Ciwastra juga berat macet. Namun sekali lagi itu kewenangan provinsi," ungkapnya.
Pemkot juga meminta BBWS untuk segera mengeluarkan saran untuk membangun akses jalan Sektor 5 yang melintasi sungai. Selain itu, mereka ingin jembatan Bailey untuk menuju Masjid Raya Al Jabbar dibuat menjadi jembatan permanen yang mampu menampung beban bus besar.
Selain itu, Pemkot terus bekerja sama dan bekerja sama dengan Jasa Marga untuk mendorong mereka untuk membuka kembali GT KM 149 dan membangun gerbang tambahan di KM 151 untuk memberi kendaraan pilihan lain untuk keluar dari kawasan Gedebage.
"Pemkot tidak pernah kenal lelah untuk menangani kemacetan. Berkenaan masalah kemacetan kami pilah mana prioritas. Mudah-mudahan semua ikhtiar ini dapat segera mengurai kemacetan di Kawasan Gedebage," ungkap Ema.***
