MATA BANDUNG - Pada tanggal 26 Juni 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendalami kebocoran data yang terjadi setelah serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Kami sedang dan terus dalami terkait dengan kebocoran data, yaitu masuknya virus ransomware di PDNS di Surabaya," ujar Hadi Tjahjanto dalam sebuah konferensi pers setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan.
Serangan siber tersebut memicu keprihatinan mendalam, mengingat pentingnya data yang disimpan di PDNS untuk berbagai layanan pemerintah. Langkah-langkah taktis telah diambil oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menghentikan serangan tersebut. "Saat ini BSSN juga terus menyelidiki dampak lanjutan agar bisa memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya, imigrasi sudah bisa berjalan lancar dan normal," tambah Hadi Tjahjanto.
Pemulihan berjalan cukup cepat. Menko Polhukam menyatakan bahwa berbagai sistem yang terkait sudah berfungsi normal kembali, namun kejadian ini tetap menjadi bahan evaluasi penting untuk mencegah serangan serupa di masa depan.
"Ini normal dan untuk yang lain-lain. Saya kira semua masih normal. Namun, ini ada satu bahan evaluasi bagaimana bisa mengamankan sistem, khususnya siber yang dikelola," jelasnya.
Baca Juga: Krisis Siber Nasional: Hacker yang Serang PDN Tuntut 8 Juta Dolar dari Pemerintah Indonesia
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengambil langkah-langkah penting dalam menghadapi serangan ransomware ini. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan penanggung jawab sistem PDNS, Telkomsigma, telah memutus akses dari PDNS 2 di Surabaya ke pusat data lainnya di PDNS 1 di Serpong, Tangerang Selatan dan pusat data cadangan di Batam, Kepulauan Riau. "Kami yakinkan bahwa dalam hal ini Telkomsigma sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur. Kalau ada masalah di data center tersebut, sudah diputus antara Surabaya dan Serpong serta Batam," kata Hinsa Siburian di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat.
Selain itu, BSSN juga melakukan penguatan keamanan siber pada pusat data lainnya di Serpong dan Batam. Tim khusus telah diturunkan langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa tidak ada serangan siber lanjutan di kedua tempat tersebut. "Ini sudah kami lakukan penguatan. Tim dari BSSN on-site di sana untuk meyakinkan bahwa di Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi serangan siber, ini salah satu upaya kami," ujar Hinsa.
Serangan siber ini menjadi pengingat pentingnya keamanan data di era digital, terutama di institusi pemerintah yang menyimpan informasi sensitif. Pemerintah harus terus meningkatkan upaya perlindungan dan pengawasan terhadap pusat data nasional untuk mencegah insiden serupa. Evaluasi yang dilakukan pasca serangan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah preventif yang lebih baik di masa depan.
Dampak serangan siber ini tidak hanya dirasakan pada skala nasional, tetapi juga memiliki implikasi pada tingkat internasional. Keamanan siber menjadi isu global yang membutuhkan kerja sama lintas negara untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Serangan ransomware seperti yang terjadi di PDNS menunjukkan bahwa ancaman siber tidak mengenal batas geografis dan dapat menyerang kapan saja dan di mana saja.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan BSSN telah menunjukkan kesigapan mereka dalam merespon serangan ini. Namun, langkah-langkah lanjutan harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua sistem yang ada lebih tahan terhadap serangan di masa depan. Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pihak swasta juga sangat penting untuk menciptakan sistem keamanan siber yang kuat dan terintegrasi.
Penting juga bagi masyarakat untuk memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan siber. Edukasi mengenai praktik keamanan siber yang baik perlu ditingkatkan agar setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih.
Di sisi lain, serangan ini menjadi panggilan bagi pemerintah untuk lebih transparan dalam menangani insiden siber. Informasi yang jelas dan tepat waktu kepada publik dapat membantu mengurangi kepanikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah. Dengan demikian, kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan memperkuat pertahanan siber nasional dan melindungi data serta informasi penting dari ancaman yang terus berkembang.
Dalam kesimpulannya, serangan ransomware di PDNS merupakan peringatan akan pentingnya keamanan siber di era digital. Upaya cepat dan koordinasi yang baik dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan BSSN menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan data nasional. Evaluasi dan penguatan sistem yang dilakukan diharapkan dapat mencegah serangan serupa di masa depan dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.***