MATA BANDUNG - Sebuah unggahan video di YouTube baru-baru ini memicu kontroversi dengan narasi yang menyatakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Basuki Hadimuljono, mengundurkan diri dari kabinet. Unggahan tersebut menyebutkan, "PAK BASUKI RESMI MUNDUR DARI KABINET USAI BABAK BELUR DIHAJAR KOMISI V DPR, JKW MERINGIS".
Namun, benarkah klaim tersebut? Mari kita telaah lebih lanjut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah lama menjadi figur penting dalam pemerintahan, terutama dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program Tapera. Pada Kamis, 6 Juni 2024, Basuki menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2024 dan rencana anggaran 2025, progres pembangunan IKN, serta kelanjutan rencana pemberlakuan iuran Tapera.
Baca Juga: Tapera: Harapan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Miliki Rumah Sendiri
Klaim dan Fakta
Video yang diunggah di YouTube mengklaim bahwa Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet setelah mendapat tekanan dari DPR terkait Tapera dan pembangunan IKN. Namun, isi video tersebut ternyata tidak sesuai dengan narasi judul.
Isi Video:
Video tersebut merupakan potongan dari live sidang DPR RI yang dapat diakses di YouTube DPR RI dengan judul "BREAKING NEWS - KOMISI V DPR RI RAKER DENGAN MENTERI PUPR RI". Video tersebut memperlihatkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, mempertanyakan terkait Tapera. Berikut transkrip pertanyaannya:
"Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi," tanya Irine.
Dalam video tersebut, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, iuran Tapera membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mengumpulkan anggaran sebesar Rp50 triliun. Ia juga menyatakan bahwa Tapera berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR atau MPR.
"Jadi kalo misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya ketua MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Menteri Keuangan juga kita akan ikut," ujar Basuki, dilansir dari ANTARA.
Dari penjelasan di atas, tidak ada pernyataan atau indikasi bahwa Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet. Unggahan video di YouTube tersebut telah menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam video yang asli, Basuki hanya membahas kemungkinan pengunduran pelaksanaan Tapera jika ada usulan dari DPR atau MPR, bukan pengunduran dirinya dari kabinet.
Baca Juga: Apindo: Iuran Tapera Bukan Solusi, Justru Bebani Pekerja dan Pengusaha!
Rating Klaim: Disinformasi
Klaim bahwa Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite Tapera, Basuki Hadimuljono, mundur dari kabinet adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori disinformasi. Video tersebut tidak menunjukkan pernyataan atau bukti bahwa Basuki Hadimuljono mengundurkan diri. Sebaliknya, diskusi dalam video berfokus pada evaluasi pelaksanaan anggaran dan rencana terkait program Tapera dan pembangunan IKN.
Informasi yang menyebutkan bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet setelah mendapat tekanan dari DPR adalah tidak benar. Video yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut tidak menunjukkan bukti adanya pengunduran diri. Pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa Tapera berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah dengan suku bunga yang lebih rendah dan tidak ada indikasi bahwa Basuki Hadimuljono akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi dari sumber yang tidak jelas. Pastikan selalu mengecek fakta dari sumber yang resmi dan terpercaya untuk menghindari disinformasi.***