Network
MATA BANDUNG - Pemerintah berencana menaikkan kembali harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang akan berlaku mulai 1 September mendatang.
Hal tersebut diakukan pemerintah dengan alasan harga BBM saat ini masih dibawah karga keekonomiannya dan terlalu besar dalam anggaran subsidi APBN.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengatur pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran melalui aplikasi MyPertamina.
Namun, saat ini pemerintah justru tetap menaikkan kembali harga BBM, termasuk BBM bersubsidi.
Baca Juga: BBM Naik, Ini Bocoran Harganya yang Akan Berlaku 1 September 2022
Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah harusnya dapat mengatasi dahulu subsidi BBM yang banyak salah sasaran lewat pembatasan.
"Mestinya atasi dulu salah sasaran melalui pembatasan. Jangan cari solusi gampang tanpa berkeringat," ungkapnya.
Dia menjelaskan, kalau saja Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembatasan BBM subsidi ditandatangani besok, maka 60 persen kuota Pertalite dapat diselematkan.
Sayangnya, untuk pembatasan BBM subsidi ini dinilai sulit terlaksana, karena dirinya menduga pengguna Solar di industri bermain via oligarki.
Baca Juga: Kajain Islam AKRONIM, INKSLINGING: PRASASTI HIDUP
"Kalau Pertalite dan Solar subsidi dibatasi, industri besar pengguna Solar subsidi dirugikan. Karena itu, pilihan pemerintah menaikkan harga subsidi, bukan membatasi," sebut Fahmy.
Senada dengan pernyataan Fahmy, Anggota DPR RI Kamrussamad mempertanyakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat harga minyak dunia sedang turun.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Kamrussamad menjelaskan dalam sepekan terakhir, minyak mentah berjangka Brent menetap di level 96,72 dolar AS per barel, naik 13 sen. Sementara West Texas Intermediate AS berakhir 27 sen lebih tinggi pada level 90,77 dolar AS per barel.
"Dua hal itu menunjukkan minyak dunia mengalami penurunan 1,5 persen pada pekan ini," kata anggota Komisi XI DPR RI.
Baca Juga: Preman Pensiun 6, Murad dan Ujang Bantu Taslim Hajar Anak Buah Bang Edi Yang Coba Rebut Pasar
Di sisi lain kata dia, APBN Perubahan 2022 telah mengubah asumsi "Indonesian Crude Price (ICP)". Di mana sebelumnya 63 dolar AS per barel menjadi 100 dolar AS per barel. Perubahan itu diikuti dengan peningkatan alokasi APBN untuk subsidi BBM.
"Di tengah harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel adalah hal yang sangat aneh, kalau pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi," katanya.
Kamrussamad mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah mewacanakan rencana kenaikan BBM bersubsidi tersebut. Dia menegaskan APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM.
"Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini," ujarnya.
Baca Juga: Kiper Senior Persib Bandung, Waspadai Kebangkitan PSM Makasar
Menurut dia, dasar rencana kenaikan itu karena membengkaknya beban subsidi BBM dari APBN hingga Rp502 triliun karena APBN 2022 memang didesain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat.
"Yang perlu dicatat, dari angka Rp502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp208 triliun. Dan dari pagu subsidi BBM Rp208 triliun pada 2022 belum semuanya terpakai," ungkapnya.***
