Network
MATA BANDUNG - Isu terkait bantuan sosial (bansos) sempat diangkat oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pada Debat Capres ke-5 beberapa hari lalu. Namun, isu itu tidak berhasil menjadi perdebatan yang intens. Padahal, isu tersebut di media sosial dan media konvensional sempat menjadi trending topic.
Hal itu rupanya direspon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian merekomendasikan agar bansos disalurkan dalam bentuk uang melalui transfer bank atau via kantor pos sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.
"Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang, dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank. Hal bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/2).
Baca Juga: Anies Baswedan dalam Debat Capres: Bansos Harus Diberikan Sesuai Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi
Hindari politik uang
Ia mengatakan KPK merekomendasikan bansos disalurkan dengan basis data terbaru yang valid.
"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujarnya.
Wakil ketua KPK berlatar belakang akademisi tersebut mengingatkan Pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara jujur dan adil. Karena hanya dengan itu demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang dicita-citakan rakyat
Dia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan kita semua.
"Oleh karena itu KPK merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta memastikan pelaksanaan pemilu ini terbebaskan dari praktik money politic dan benturan kepentingan," tuturnya.***
