Guru Besar Komunikasi Brawijaya: Pemimpin yang Baik Tak Mencerabut Etika, Mestinya Etika Jadi Panglima Hukum

- 12 Februari 2024, 20:30 WIB
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Prof. Dr. Rachmat Kriyantono
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Prof. Dr. Rachmat Kriyantono /Dok. rri.co.d/

 

MATA BANDUNG - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Prof. Dr. Rachmat Kriyantono mengatakan bahwa komunikasi politik yang terjadi cenderung tercerabut dari filsafat ilmunya, yakni filsafat ilmu komunikasi komunikasi politik. Secara ontologi sudah tidak diarahkan untuk mewujudkan kontestasi politik kemaslahatan rakyat. tetapi hanya diarahkan untuk kepentingan kepentingan politik kekuasaan golongan-golongan tertentu. 

Hal tersebut ia katakan dalam kesempatan aksi Seruan Moral 'Serukan Bela Negara, Selamatkan Indonesia' Guru Besar Ilmu Komunikasi se-Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui zoom pada 7 Februari 2024.

"Komunikasi politik secara epistemologi, saya tangkap, sudah dilakukan dengan metode atau cara-cara yang manipulatif. Dan secara aksiologi, saya melihat, komunikasi politik sudah diarahkan dengan tanpa malu-malu, bahkan secara terbuka, bahkan dengan menyampaikan secara gagah berani mencerabut aspek etika, aspek moralitas, dan adab politik," kata Rachmat.

Sehingga menurut Rachmat, yang terjadi adalah rasionalitas hukum tercerabut dari aspek etika berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Guru Besar Fikom Unpad: Prihatin, Suara Jujur dari Kampus Direduksi, Dianggap Tidak Penting oleh Pemerintah

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Prof. Dr. Rachmat Kriyantono
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Prof. Dr. Rachmat Kriyantono

"Semua itu tampak dari berbagai strategi komunikasi politik yang muncul, antara lain, kasus Mahkamah Konstitusi yang juga sudah diperkuat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), bahwa proses memunculkan sebuah kebijakan atau keputusan itu telah melanggar etika yang sangat berat," ujar Rachmat.

Kemudian, Rachmat menambahkan, pembagian bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang begitu intensif, di tengah kampanye, dan juga lebih mengarah kepada satu daerah atau beberapa daerah tertentu. Serta ketidaknetralan, dan pemihakan presiden kepada salah satu pasangan calon.

Halaman:

Editor: Mia Nurmiarani


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x