Network
MATA BANDUNG - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia belum melihat film dokumenter "Dirty Vote", yang menceritakan tentang dugaan kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2024. Di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi, Presiden Jokowi menyatakan, setelah menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024, "Saya belum (nonton)."
Jokowi sebelumnya meminta masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Bawaslu.
Jokowi menyatakan bahwa prosedur yang digunakan untuk melaporkan dan menangani dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti oleh seluruh masyarakat.
"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.
Baca Juga: Tom Lembong Katakan Sumber Perhitungan Suara AMIN Tak Hanya dari Quick Count, Apa Saja Simak Yuk!
Rumah produksi WatchDoc merilis film dokumenter "Dirty Vote" di YouTube pada 11 Februari 2024.
Tiga pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, terlibat dalam film tersebut.
Tiga pakar itu berbicara satu sama lain tentang berbagai peristiwa yang dianggap sebagai bagian dari kecurangan pemilu. Beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu karena dianggap tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Karena itu, mereka percaya bahwa tidak ada tindakan yang dapat mencegah pelanggaran pemilu yang berulang.
