Gelombang Aksi Tolak Kriminalisasi Profesi Jurnalis, Kompres: Revisi UU Penyiaran Upaya untuk Bungkam Media?

- 29 Mei 2024, 10:05 WIB
Jurnalis Pontianak melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (27/5/2024). Sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti AJI Pontianak, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalbar, PFI Pontianak, Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), FJPI Kalbar serta lainnya menolak revisi UU Penyiaran dan menuntut agar DPR mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan yang berpotensi merugikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. AN
Jurnalis Pontianak melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (27/5/2024). Sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti AJI Pontianak, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalbar, PFI Pontianak, Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), FJPI Kalbar serta lainnya menolak revisi UU Penyiaran dan menuntut agar DPR mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan yang berpotensi merugikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. AN /Jessica Wuysang/Antara Foto

 

MATA BANDUNG - Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) menilai bahwa Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran berpotensi mengancam kebebasan pers yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Kompres mengungkapkan bahwa beberapa pasal dalam revisi tersebut juga dapat membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.

Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya, Suryanto, menyatakan bahwa RUU Penyiaran ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk mengontrol serta menghambat kerja jurnalistik.

"Beberapa pasal, bahkan mengandung ancaman pidana bagi jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama," ujarnya.

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara Unpad Sarankan Tunda Pembahasan RUU MK, Baru Dilanjut Kembali oleh DPR RI 2024-2029

Sejumlah wartawan tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pers Sumbar melakukan aksi unjuk rasa menolak Rencana Perubahan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) di Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/5/2024). Mereka menolak revisi UU penyiaran dan menuntut agar DPR mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan yang berpotensi merugikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia serta dapat mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU
Sejumlah wartawan tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pers Sumbar melakukan aksi unjuk rasa menolak Rencana Perubahan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) di Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/5/2024). Mereka menolak revisi UU penyiaran dan menuntut agar DPR mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan yang berpotensi merugikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia serta dapat mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU ANTARA FOTO

Suryanto menambahkan bahwa pasal-pasal bermasalah dalam revisi tersebut memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media.

"Yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2," jelasnya.

Menurutnya, ancaman pidana bagi jurnalis yang dianggap membuat pemberitaan kontroversial adalah bentuk kriminalisasi terhadap profesi wartawan.

Kompres menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah ini. "Serta harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," tambah Suryanto.

Halaman:

Editor: Mia Nurmiarani

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah