Network
MATA BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa reformasi birokrasi, harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bukan sebatas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata.
Hal ini disampaikan Bey, pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 6 Maret 2024.
"Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita," kata Bey.
Upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar, lanjut Bey, serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya, telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar.
“Prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, diiringi inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih, bila dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja,” ucapnya.
"Tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," sambungnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Bey menyampaikan, bahwa akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan.
Oleh karena itu solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambah permasalahan.
Perangkat daerah harus menyadari, lebih responsif dan lebih sensitif bahwa permasalahan di masyarakat tak akan ada habisnya.
"Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Pemerintah pusat, kata Bey, telah mendorong untuk menyelesaikan bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga peningkatan produk dalam negeri.
Menurut Bey, isu-isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana.
"Kita harus terintegerasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita memecahkan masalah dengan pendekatan parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat agar lebih terperhatikan kesejahteraannya," kata Bey.
Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat
Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, dalam video sambutannya mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan yang diraih, kata Erwan, merupakan hasil kerja sama dan komitmen yang kuat dalam menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.
"Tanpa kerja sama dan dedikasi semua pencapaian ini tidak mungkin bisa diraih dan diwujudkan," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Erwan menyampaikan apresiasinya kepada kabupaten/kota, yang mendapatkan penghargaan atas capaian RB terbaik tahun 2023. Dan kepada perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemdaprov Jabar.
Berikut penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023:
- Kategori The Best Improvement:
- Kota Banjar, diterima oleh Pj Wali Kota Banjar.
- Kabupaten Bandung diterima oleh Sekda Kabupaten Bandung.
- Kota Cimahi diterima oleh Pj Wali Kota Cimahi.
- Kabupaten Karawang diterima oleh Bupati Karawang.
- Kota Depok diterima oleh Wakil Wali Kota Depok.
2. Kategori The Best Contribution:
- Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala BP2D Provinsi Jabar.
- Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jabar, diterima oleh Inspektur Provinsi Jabar.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Bappeda Jabar.
- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, diterima oleh Direktur RSJ Provinsi Jabar.
- Kategori The Best Implementation:
- Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Dinkes Provinsi Jabar.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar diterima oleh Anjak Madya.
- Bappeda Provinsi Jabar diterima oleh Kepala Bappeda Provinsi Jabar.
- Dinas ESDM Provinsi Jabar, diterima oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jabar.
- Bapenda Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Bapenda Provinsi Jabar.***
