Skandal Dugaan Maling Uang Rakyat PLTU di Bukit Asam: KPK Dalami Kasus dengan Memanggil Lima Saksi

MATA BANDUNG - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil lima orang sebagai saksi terkait penyelidikan dugaan skandal maling uang rakyat dalam lelang proyek perawatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan tahun 2017-2022.

Pemanggilan saksi ini dilakukan di gedung Merah Putih KPK, tempat di mana Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali menjelaskan bahwa kelima saksi yang dipanggil tersebut antara lain Direktur PT Bhatara Titih Sempurna Yollid Chollidin, Managing Director PT Clyde Industries Indonesia Agustinus Tjhay, Pegawai PT Osa Megah Indonesia / Finance and Accounting Manager Annie Darmawan, Area Sales Manager di PT Osa Megah Indonesia Erwin Herwindo, dan Sales Manager PT Clyde Industries Indonesia Sofijan Turno.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan dimulainya penyelidikan terhadap dugaan pencurian uang rakyat dalam lelang proyek perawatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan tahun 2017-2022.

Baca Juga: Wah, Helena Lim Crazy Rich PIK Jadi Tersangka Dugaan Kasus Maling Uang Rakyat Tata Niaga Komoditas Timah

Gedung KPK.

"KPK saat ini tengah melakukan penyidikan dugaan pencurian uang rakyat terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017-2022," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Menurut Ali, retrofit sistem sootblowing adalah pekerjaan penggantian komponen suku cadang untuk mendukung dihasilkannya uap pada PLTU. Juru bicara KPK dengan latar belakang jaksa mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.

"Terjadi adanya rekayasa nilai anggaran pengadaan termasuk pemenang lelang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah," ujarnya.