Network
MATA BANDUNG - Penjajah Israel kembali menjadi sorotan setelah Menteri Komunikasi, Shlomo Karhi, mengumumkan tindakan keras terhadap kantor Al Jazeera di kota Nazareth, Israel utara.
Dalam pengumuman pada Kamis (9/5), Karhi menjelaskan bahwa inspektur dari Kementerian Komunikasi, bersama dengan petugas polisi, melakukan penggerebekan dan menyita peralatan di kantor tersebut.
Langkah ini terjadi setelah Knesset Israel, parlemen negara itu, memberlakukan undang-undang baru yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menutup saluran televisi Al Jazeera.
Baca Juga: Kebebasan Pers dalam Ancaman, PBB Menentang Penutupan Al Jazeera
Undang-undang tersebut memberi Menteri Komunikasi kewenangan untuk menutup jaringan asing yang beroperasi di Israel, serta menyita peralatan jika dianggap merugikan keamanan negara.
Al Jazeera, jaringan berita internasional berbasis di Qatar, memiliki kantor dan tim koresponden di Israel. Mereka meliput berbagai peristiwa sepanjang tahun, termasuk perang Israel di Jalur Gaza. Perang tersebut telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023, dan menurut laporan, telah menelan korban lebih dari 34.900 jiwa.
Tindakan Israel terhadap Al Jazeera memicu kontroversi dan perdebatan tentang kebebasan pers dan hak atas informasi. Namun, pemerintah Israel menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga keamanan negara dan menanggapi dugaan bahwa siaran Al Jazeera menimbulkan ancaman bagi keamanan Israel.***
