Network
MATA BANDUNG - Dalam debat kedua cawapres, Mahfud Md. secara tegas menyatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tim Pemenangan Nasional (TPN) melaporkan bahwa Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md., (MMD) telah menangani dana korupsi sebesar Rp677,52 triliun selama menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Deputi Politik 5.0 TPN, Andi Widjajanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Menko Polhukam sejak Oktober 2019 hingga sekarang, Mahfud telah menangani berbagai kasus korupsi dengan total mencapai Rp677,52 triliun.
"Kasus yang ditangani Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sejak menjabat pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang, berjumlah Rp677 triliun atau tepatnya Rp677,52 triliun," kata Andi.
Andi memberikan rincian beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Mahfud, antara lain tindak pidana pencucian uang oleh oknum dari Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun, kasus penipuan oleh Koperasi Indosurya senilai Rp106 triliun, korupsi Asabri senilai Rp22,78 triliun, dan korupsi Bakti Kominfo senilai Rp8 triliun.
Baca Juga: Muhaimin Menyebut Kata Investasi Sebanyak 17 Kali dalam Debat Cawapres
Selain itu, Mahfud juga telah memproses lebih dari 140 pelaku pinjaman online dalam satu hari. Upaya keras Menko Polhukam itu dianggap sebagai bagian dari inisiatif Mahfud untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat korupsi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam hal ini, pemerintah dapat menstabilkan harga, meningkatkan nilai ekspor, dan mencapai hilirisasi.
Andi menyatakan bahwa jika dana korupsi dapat dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tumbuh positif sebesar 4,94 persen pada kuartal ketiga 2023, dapat menambah pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3,9 persen.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia, katakanlah di angka 4,6 persen, kalau ditambah 3,9 persen saya bulatkan saja jadi 4 persen langsung jadi 8,6 persen," ujar Andi.
