Network
MATA BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI M. Nasir mempertanyakan program alat memasak berbasis listrik (AML), yaitu pemberian rice cooker gratis kepada masyarakat oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dianggap tidak jelas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, hingga kini tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan alat tersebut dan siapa yang memberikannya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Anggota Komisi VII DPR RI M. Nasir menilai jika program tersebut merupakan proyek gagal.
"Saya pikir proyek AML ini gagal karena manajemen di Kementerian ESDM tidak siap dan tidak ada orang yang bertanggung jawab tentang regulasi, dan anggaran ini, serta siapa saja yang ditugaskan dari Kementerian ESDM untuk memberikan alat tersebut, dan siapa saja yang sudah menerimanya," ujarnya saat RDP di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 25 maret 2024.
Politisi Partai Demokrat ini kemudian meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPK, untuk mengaudit program ini agar semuanya jelas. Karena proyek ini tidak tepat sasaran, bahkan dia menyatakan bahwa penugasan proyek ini tidak jelas menjadi tanggungjawab siapa oleh Kementerian ESDM dan Komisi VII di lapangan, siapa yang menjadi penerima barang tersebut.
“Jadi menurut saya, ini proyek abal-abal, tidak jelas. Anggarannya ada, disiapkan negara, sasarannya ada tapi regulasinya administrasi yang disiapkan Kementerian ESDM bodong. Uangnya dikeluarin, tapi orangnya tidak ada. Saya minta ini ada diaudit BPK karena harus dijelaskan, temuannya jelas bahwa administrasi Dirjen Ketenagalistrikan itu tidak ada di lapangan untuk menyaksikan penyerahan barang tersebut. Dan saya telepon Dirjen ini juga tidak bertanggung jawab, dilempar-lempar saja, diminta tanya direktur ini dan itu,” paparnya.
