Network
MATA BANDUNG - Kritikan demi kritikan dari berbagai kalangan soal wacana penerapan pajak kebutuhan pokok masyarakat atau sembako dan pendidikan masih menjadi pembahasan sejumlah pihak.
Rencana tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat terlebih dalam kondisi ekonomi yang tak stabil, mengingat pandemi Covid-19 pun belum berakhir.
Baca Juga: Jangan Sepelekan Bau Mulut, Segera Periksakan Ke dokter
Satriwan Salim Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menilai wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan akan membuka komersialisasi bidang pendidikan.
Satriwan Salim menganggap wacana kebijakan PPN akan memberatkan orang tua karena semakin mahalnya spp sekolah.
“Tentunya akan berdampak pada pengeluaran orang tua, sehingga biaya sekolah semakin mahal,” ujar Satriwan di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021.
Dia juga menerangkan, sekolah swasta akan menaikkan spp akan membuat banyak peserta didik putus sekolah.
Baca Juga: Bangun Generasi Muda Berkualitas, PLN Berikan Sumbangan Senilai 770 Juta Untuk UNPAD
Apalagi, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan pada pendapatan orang tua.
“Jika UU itu disahkan, angka putus sekolah akan meningkat dan semakin banyak anak yang tidak bersekolah,” tutur Satriwan.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa rancangan UU tersebut, tentunya akan berpotensi melanggar UUD 1945 pasal 31 ayat dua dan empat, bahwasanya pendidikan adalah hak warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.
Ditambahkan pula, dengan alokasi anggaran pendidikan yang lebih dari Rp500 triliun, seharusnya sudah bisa memberikan pendidikan gratis pada warga negara, tanpa harus melakukan pemungutan pajak.
“Aneh rasanya, jika pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah swasta dan negeri, kemudian melakukan pemungutan pajak. Tentunya ini agak paradoks,” terangnya.
Pihaknya masih berpedoman pada aturan sebelumnya, yang mana jasa pendidikan tidak dikenakan PPN.
Baca Juga: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) Kota Bandung Gunakan Metode Hybrid
Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang tidak Dikenai PPN.
“Pendidikan formal (sekolah dan madrasah), informal, dan nonformal seharusnya tidak dikenakan PPN sebagaimana aturan di atas yang masih berlaku,” ujar Satriwan.
Satriwan Salim Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengatakan, akan berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Komisi X DPR membahas mengenai wacana penerapan PPN untuk jasa pendidikan itu.***
