Network
MATA BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa reformasi birokrasi, harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bukan sebatas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata.
Hal ini disampaikan Bey, pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 6 Maret 2024.
"Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita," kata Bey.
Upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar, lanjut Bey, serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya, telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar.
“Prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, diiringi inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih, bila dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja,” ucapnya.
"Tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," sambungnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Bey menyampaikan, bahwa akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan.
Oleh karena itu solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambah permasalahan.
Perangkat daerah harus menyadari, lebih responsif dan lebih sensitif bahwa permasalahan di masyarakat tak akan ada habisnya.
