Pakar Hukum Tata Negara Sebut Syarat Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah Merupakan Tindakan Diskriminatif

MATA BANDUNG - Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres yang tertuang dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A memberikan respon yang beragam di masyarakat. Di dalam isi putusannya, terdapat 3 hal isi putusan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Baca Juga: Pakar Hukum Internasional : Serangan Hamas Terhadap Israel Bentuk Perlawanan Rakyat Palestina

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) bersama anggota KPU Idham Holik (kanan), August Mellaz (kedua kiri), dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kiri) bersalaman usai memberikan keterangan pers terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Senin (16/10/2023). KPU menjadwalkan pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO

Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi tetap memberikan Batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun sebagai syarat calon presiden/ wakil presiden, namun memberikan alternatif “atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Artinya adalah, calon presiden/ wakil presiden dapat berusia kurang dari 40 (empat puluh) tahun asalkan pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, termasuk juga anggota legislatif.

Alasan pengajuan uji materiil terhadap pasal tentang batas usia minimal calon presiden/ wakil presiden ini, dikutip dari isi putusan Mahkamah Konstitusi halaman 11 tersebut adalah, “Bahwa dalam diskriminasi usia atau “ageisme” adalah bentuk “stereotype” dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi.

Baca Juga: Bantuan Diblokade Israel, Selain Krisis Obat-obatan Paramedis Rumah Sakit Indonesia di Gaza Alami Kelelahan

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) didampingi empat Hakim Konstitusi, dari kiri, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh bersiap memimpin sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan nomor 29/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres menjadi minimal 35 tahun dengan dua hakim yang berbeda pendapat atau ANTARA FOTO