Network
MATA BADUNG - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belakangan ini menjadi pusat perhatian dunia ketika mereka mengadakan sidang darurat akhir pekan lalu di Riyadh, Arab Saudi. Banyak pihak berharap besar organisasi ini bisa berperan dalam konflik di Palestina belakangan ini. Namun, OKI bukan hanya kali ini saja bersidang darurat tentang Palestina.
Dalam sidang darurat yang berlangsung akhir pekan lalu itu Presiden Jokowi mengajukan empat tuntutan terkait agresi Israel di Gaza, Palestina, tersebut.
Salah-satu tuntutan yang menjadi fokus utama dari Jokowi adalah gencatan senjata di Gaza yang tak bisa ditawar-tawar.
"Israel telah menggunakan narasi 'self defence' belakangan ini untuk membunuh rakyat sipil. Ini collective punishment (hukuman kolektif) dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata," kata Jokowi.
Dari Riyadh, Jokowi melanjutkan perjalanan ke Washington DC, AS pada Minggu, 12 November, untuk menyampaikan hasil sidang darurat OKI tersebut. Jokowi menyatakan bahwa kunjungannya bertemu dengan Presiden AS Joe Biden merupakan kesempatan baik untuk menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai Gaza.
Apa sebenarnya OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan bagaimana potensinya dan perannya dalam kancah perang yang terjadi di Palestina tersebut.
Dari laman Kementrian Luar Negeri RI disebutkan bahwa OKI yang dibentuk di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969 itu atas kesepakatan sejumlah pemimpin negara Islam yang mengadakan Konferensi dan menyepakati Deklarasi Rabat. Saat itu muncul dorongan keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. OKI beranggotakan 57 negara yang penduduknya mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.
