MATA BANDUNG - Wah, selangkah lagi Jabar menuju Provinsi layak anak, 4 daerah dalam proses, Kabupaten dan Kota Mana saja ya? Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, 23 diantaranya telah ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak. Empat daerah lagi—Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi—masih dalam proses.
Ini diumumkan Siska Gerfianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, 5 Maret 2024, di Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB se-Jawa Barat.
Kami mendorong para bupati, wali kota, atau penjabat daerah untuk terus bekerja untuk meningkatkan layanan dan kepedulian terhadap anak. Siska Gerfianti menyatakan bahwa jika semua kabupaten kota di Jabar diberi predikat Layak Anak, Jabar akan menjadi Provinsi Layak Anak.
Baca Juga: Dishub Jabar dan KCIC Menyediakan Layanan Bus Listrik Bagi Pengguna Whoosh dari Stasiun Tegalluar
"Kita dorong para bupati, wali kota, atau penjabat daerah tersebut untuk terus berupaya meningkatkan layanan dan kepedulian terhadap anak. Jika seluruh kabupaten kota di Jabar berpredikat Layak Anak, maka dengan sendirinya Jabar menjadi Provinsi Layak Anak," ujar Siska Gerfianti.
Untuk membuat semua daerah berpredikat layak anak, jumlah dan kualitas program provinsi dan kabupaten kota harus ditingkatkan, kata Siska.
"Program seperti sekolah perempuan, peningkatan layanan aduan dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekolah ayah ibu yaitu program parenting, serta program konsultasi pranikah," sebut Siska.
Untuk menuju Indonesia Emas 2045, Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan bahwa hak perempuan dan anak harus menjadi prioritas utama.
Dia menyatakan bahwa perempuan di Indonesia hampir setengah dari populasi dan anak sepertiganya. Anak-anak dan perempuan adalah inti dari Indonesia Emas 2045.
"Oleh karena itu hak-hak mereka harus terpenuhi. Pembangunan berperspektif gender, ramah perempuan dan layak anak patut menjadi perhatian khusus," ungkapnya.
Menurut Dodo Suhendar, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, banyaknya penduduk menyebabkan banyak masalah, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Baca Juga: Pemprov Jabar dan DPW BKPRMI Siap Berkolaborasi Dorong Pemberantasan Buta Huruf Baca Tulis Al-Qur’an
"Penyelesaian masalah sosial harus dilakukan dengan kolaborasi dan inovasi lintas sektor, antar - OPD provinsi, serta kabupaten dan kota," jelasnya.
Forum Perangkat Daerah DP3AKB Jabar adalah tempat kerja sama antar pelaku pembangunan di bidang PPPA KB. Tujuan dari forum ini adalah untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan yang paling penting untuk kabupaten kota dan provinsi.
Tema forum tahun ini adalah "Sinergi Lintas Sektor Mewujudkan Jabar sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak, Hambatan atau Tantangan?"'
Konferensi itu diselenggarakan pada 5-6 Maret 2024 dan dihadiri oleh perangkat daerah yang membidangi PPPA dan KB di Provinsi Jawa Barat.***