Network
MATA BANDUNG - Pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sedang menyusun implementasi kebijakan satu data Indonesia dalam menghadapi perubahan tekhnologi.
Perubahan tekhnologi yang begitu cepat, membuat pemerintah berharap Komitmen integrasi data melalui sistem menyeluruh menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan.
“Indonesia adalah bangsa yang besar serta aksesibilitas informasi yang semakin tinggi, maka kita yakin kita butuh jumlah dan variasi layanan pemerintah berbasis data cukup besar,” ujar Rektor Universitas Padjadjaran, Rina Indiastuti dalam keterangan persnya, Rabu 19 Mei 2021.
Bangsa Indonesia harus siap dalam merespon berbagai perubahan seluruh program, kebijakan, dan keputusan pemerintah menggunakan basis data untuk memajukan bangsa Indonesia, jepasnya.
Kebijakan berbasis data akan memudahkan pemimpin negara maupun daerah membuat dan menghasilkan kbijakan yang strategis untuk bangsa Indonesia.
Baca Juga: Sembilan Lifter Indonesia Mengejar Poin Tiket Olimpiade Tokyo Dalam Angkat Besi Dunia Junior
Hal ini diakui Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini. Menurutnya, data memiliki peran dalam penyusunan kebijakan.
“Dimulai dari meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, membantu koordinasi dan menghilangkan silo antar instansi pemerintah, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas regulator dan penyusunan kebijakan dalam merumuskan kebijakan,” tutur Rini.
Penggunaan data dapat meningkatkan kualitas, akurasi, dan kemuktahiran dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik, untuk itu pihaknya meminta pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan satu data tersebut.
