Network
MATA BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Panggilan ini merupakan bagian dari jadwal MK yang menetapkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, yang dijadwalkan pada Jumat, 5 April.
Baca Juga: Membuka Fakta Dibalik Dugaan Kejanggalan Suara, MK Minta KPU Serahkan Bukti Asli Formulir C Hasil
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).
Empat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini
Selain itu, dalam sidang lanjutan PHPU Pemilu 2024 ini MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca Juga: Tegas! MK Meminta Bawaslu Terbuka Penuh dan Ungkap Rinci Persoalan Pemilu
Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa pemanggilan lima pihak ini bukan berdasarkan permohonan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, yang sebelumnya telah ditolak oleh MK. Namun, MK memutuskan untuk memanggil mereka mengingat jabatan mereka dan pentingnya keterangan mereka dalam kasus ini.
