Network
MATA BANDUNG - Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi di sektor pertambangan. Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, menyatakan, "Seharusnya para aparat penegak hukum di Indonesia ini bersinergi dan berkolaborasi untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan," kata Boyamin di Jakarta, Sabtu.
Menurut Boyamin, tindak pidana korupsi di sektor pertambangan bukanlah kejahatan biasa.
"Tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis yang kuat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa jika semua tindak pidana pertambangan ditegakkan hanya dengan hukum administrasi, seperti pencabutan izin, denda, atau larangan ekspor, para pelaku akan dengan mudah menyelesaikan masalah mereka tanpa ada perubahan signifikan dalam tata kelola pertambangan.
Boyamin menyoroti dampak besar dari tindak pidana pertambangan, baik terhadap lingkungan maupun kerugian negara.
"Dampak dari tindak pidana pertambangan ini akan sangat besar bagi kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian negara besar," katanya.
Ia mencontohkan kasus korupsi di sektor timah yang saat ini ditangani oleh Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, di mana kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun berdasarkan nilai penghitungan oleh BPKP.
