Network
MATA BANDUNG - Peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia, memberikan pandangannya terkait wacana memasukkan korban judi daring/online sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, langkah ini tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan penerima bansos yang telah diatur dalam undang-undang.
Dewi menekankan bahwa penerima dana bansos seharusnya adalah masyarakat miskin, yang meliputi mereka yang hidup dalam kondisi tidak layak hingga yang menerima upah di bawah upah minimum.
"Seperti yang kita ketahui, para pelaku ini kan sebenarnya mereka melakukan aktivitas itu kan merupakan atas keputusan pribadi," kata Dewi di Jakarta, Sabtu.
Dewi juga menyoroti bahwa banyak dari korban judi online sebenarnya memiliki penghasilan yang cukup, bahkan ada yang berpenghasilan di atas upah minimum. Menurutnya, kondisi kemiskinan yang dialami korban judi online terjadi karena keputusan pribadi mereka untuk berjudi, bukan karena kemiskinan struktural.
Oleh karena itu, Dewi menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada literasi mengenai bahaya judi online serta pengelolaan finansial yang baik. Menurutnya, edukasi ini penting agar masyarakat tidak tergoda untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara instan seperti judi online.
Baca Juga: Gempar! PPATK Blokir 5.000 Rekening Judi Online, Transaksi Mencapai Rp600 Triliun!
Literasi Keuangan Sebagai Solusi
Dewi menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah masyarakat terjerat judi online. Edukasi mengenai cara investasi yang tepat dan pengelolaan keuangan yang bijak perlu digalakkan. "Pemerintah seharusnya lebih menggiatkan literasi mengenai bahaya judi online serta pengelolaan finansial agar masyarakat memahami betul cara investasi dengan tepat dan tidak tergoda untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara instan melalui judi online," jelasnya.
Selain itu, Dewi juga menilai bahwa Kementerian Sosial masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal memperbaiki data penerima manfaat dana bansos yang tercantum dalam sistem DTKS. Ia berpendapat bahwa lebih baik kementerian dan lembaga terkait fokus pada penyempurnaan data ini daripada menambahkan kelompok baru yang tidak sesuai dengan ketentuan.
