Network
Lebih lanjut, kata Masduki, di lingkungan institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi, selama sepuluh tahun terakhir ini, budaya akademik mengalami krisis otonomi, produksi pengetahuan dll pasca birokratisasi, menguatnya managerialisme, serta mengkerdilkan aktivisme.
"Ilmu Komunikasi mengalami mati suri, ketika berhadapan dengan tirani politik birokrasi kampus dan disrupsi budaya digital. Gejala ini tidak semata problem kultural pada level individu dosen, akan tetapi problem struktural pasca politisasi perguruan tinggi negeri dan “kapitalisasi” yang berorientasi profit sebagai badan usaha, peminggiran perguruan tinggi swasta sebagai lembaga akademik otonom. Untuk ini, kami menghimbau akademia untuk keluar dari jebakan menjadi pihak yang bersikap akomodatif terhadap represi ini," ungkap Masduki.
Sementara itu dikatakan Masduki, terhadap komunitas akademisi Ilmu Komunikasi di Indonesia, Ia menilai akademisi Ilmu Komunikasi tidak hanya terbatas memberikan respon perkembangan internal communication scholarship dan situasi eksternal, situasi politik digital yang mengalami otoriterisme secara konstruktif, tetapi mengelola sikap kritis terhadap kondisi struktur politik yang memicu kisruh media digital dan kisruh pada perilaku komunikasi publik secara keseluruhan, yang memberi kesan bahwa akademisi mendukung tirani politik otoriter.
"Pada intinya, kami melihat terjadi kemunduran demokratisasi komunikasi, demokrasi digital dan politik elektoral sebagai keadaan yang saling terkait. Kami menghimbau semua pihak menyelamatkan negara dari ambang otoriterisme ala Orde Baru," tegas Masduki.
Selanjutnya, Masduki mengatakan, mencermati beberapa kondisi di atas yang saling terhubung satu sama lain, dan mencermati kondisi terkini politik elektoral, kami (baik peserta forum refleksi Guru Besar 31 Januari 2024, maupun semua Guru Besar Ilmu Komunikasi secara keseluruhan) sebagai anak bangsa, akademisi dengan moralitas sebagai pijakan, merasa perlu menyampaikan keprihatinan secara terbuka, dan menyampaikan tiga hal sebagai berikut:
- Meminta seluruh akademisi Ilmu Komunikasi di seluruh Indonesia menunjukkan sikap bela negara, menyatakan keprihatinan kolektif atas runtuhnya ruang publik komunikasi daring dan luring, media nasional yang kian partisan, serta kematian nalar etis dalam praktek komunikasi publik, praktek survei elektabilitas dan sebagainya. Lebih jauh, agar menggelorakan keprihatinan atas situasi politik secara umum yang mengarah pada otoriterisme, politik dinasti, yang merusak tatanan keadaban publik, dan studi komunikasi politik di perguruan tinggi di masa depan.
- Menuntut Presiden Joko Widodo untuk dapat menunjukkan keteladanan sebagai Kepala Negara, melalui sikap politik dan praktek komunikasi publik yang konsisten dan ajeg pada kaidah etika, untuk mengkoreksi pernyataan yang telah memicu kontroversi publik, bekerja berbasis moralitas publik, menjaga politik elektoral yang beretika dengan mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan tertentu
- Menghimbau agar semua pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mengedepankan kesadaran dan tanggung jawabnya dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi, etika dan hati nurani. Penyelenggara Pemilu, Partai Politik maupun Pemilih diharapkan menghasilkan sikap, keputusan dan perilaku yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis, berdaulat dan bermartabat.
Yogyakarta, 7 Februari 2024
"Forum Refleksi juga menandai pembentukan KOMA KODE, komunitas akademisi Komunikasi untuk Demokrasi. Ini wadah egaliter, terbuka, non-partisan, untuk menciptakan lingkungan pertukaran gagasan, sikap kritis, penguatan produksi pengetahuan, studi kebijakan komunikasi dan interrelasinya dengan demokrasi di Indonesia," kata Masduki.***
