Network
Aksi yang semula akan dibuka untuk umum melibatkan partisipan dari masyarakat, akhirnya diputuskan untuk digelar secara terbatas. Melalui aplikasi zoom dan disiarkan secara luas setelahnya di kanal youtube Ikonisia TV itu hanya diikuti oleh para Guru Besar Ilmu Komunikasi se-Indonesia. Hal tersebut dikarenakan untuk menjaga dari hal-hal negatif yang tidak terduga selama aksi Seruan Moral berlangsung.
"Refleksi ini terus berlanjut, dan melibatkan lebih banyak Guru besar Ilmu Komunikasi, baik yang tergabung dalam Grup percakapan Whatsapp Guru Besar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ataupun jejaring individual. Kami, Guru Besar Ilmu Komunikasi yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia menyampaikan refleksi dan keprihatinan sebagai berikut," ujar Masduki selaku inisiator Seruan Moral Guru Besar Ilmu Komunikasi se-Indonesia.
Dikatakan Masduki, ia melihat berbagai persoalan kebangsaan dan komunikasi semakin mengemuka. Misalnya menguatnya politik yang dikelola dengan melibatkan media digital, pemakaian tentara digital, merebaknya disinformasi, hingga praktek manipulasi konten digital untuk tujuan yang melawan semangat demokrasi substansial.
"Muncul fenomena otoriterisme digital, yakni warga digital sebagai warga negara mengalami kekerasan sistemik, yang diorkestrasi baik oleh para pendengung, dan politisi di dalam dan di luar kekuasaan politik," kata Masduki dalam Seruan Moral yang digelar secara daring melalui zoom dan kanal youtube.
Menurut Masduki, praktek komunikasi publik para pemimpin politik di musim Pilpres cenderung keruh, tidak mendidik, dan memicu konflik sosial di ranah digital. Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh partisan, turut berkampanye mendukung paslon memicu keruhnya ruang publik politik.
Pernyataan ini, kata Masduki, menunjukkan konflik komunikasi, karena tiadanya batasan deklaratif yang tegas antara sebagai Kepala Negara dan Kepala Keluarga dari Cawapres Paslon 2. Amplifikasi media nasional terhadap pernyataan ini dan berbagai aktivitas politik kenegaraan yang menyertainya menyebabkan penumpulan sikap kritis dan memperkuat tendensi pembenaran atas politik dinasti.
"Para komunikator hasil survei elektabilitas politik turut bertanggungjawab atas situasi ini karena publikasi data hasil survei yang tidak disertai kajian kritis dapat terjebak partisan," ucap kata Dosen Ilmu Komunikasi yang mendapatkan gelar doktornya di Institute of Communication and Media Studies, University of Munich Jerman ini.
