Network
d. Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan maupun kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah.
Baca Juga: H. Erwin : Idul Adha Momen Yang Pas Untuk Gotong Royong Ditenggah Pandemi Covid-19
Dengan demikian resmilah keputusan bahwa pemilihan kepala desa yang selama ini menjadi dilematis karena adanya PPKM. Para pelaksana pemilihan kini tak terbebani lagi secara sosial kepada warga dan calon kepala desa.
Daddy menyebut, mereka juga terbebas dari dilematisnnya melaksanakan tugas tersebut. Disatu sisi panitia ingin segera terpilih kepala desa baru. Di sisi lain, mereka juga khawatir disangkakan melanggar protokol kesehatan di masa PPKM.
"Masalahnya, jika pemilihan kepala desa dilaksanakan secara normal, kerumunan masa tak mungkin dihindari. Jika itu terjadi, bisa jadi jumlah warga yang terpapar covid-19 akan bertambah. Itu berarti, bahaya untuk semua warga desa tersebut." sebutnya.
Sementara itu, menurut Daddy sampai hari ini Indonesia belum memungkinkan pelaksanaan pemilihan secara elektronik (e-voting) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti mulai memikirkan solusi itu.
"Diharapkan pandemi berakhir sebelum masa jabatan para kades berakhir, dengan demikian, pemilihan dapat dilaksanakan secara normal," tuturnya.
Baca Juga: PPKM Darurat Akan Dicabut Asal Syarat Ini Terpenuhi
Namun langkah e-voting ini ujarnya, banyak manfaat yang didapat. Selain menghindari kerumunan yang pasti menghindarkan penularan, biaya pun pasti jauh lebih murah. "Memang ada hal yang harus diwaspadai, yakni "penjarahan" elektronik dan siapkah KPU untuk lakukan e-voting," tutupnya.***
