MATA BANDUNG - Calon Presiden Republik Indonesia (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang tidak memberikan rasa adil kepada pekerja kerah biru.
"Kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan," kata Anies dalam acara Desak & Slepet AMIN diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Anies menyatakan bahwa UU Ciptaker memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi ternyata memiliki hasil yang bertentangan.
Menurut data yang dikutip oleh Badan Pusat Statistika (BPS), tingkat pengangguran turun 5,3 persen selama masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, tingkat pengangguran hanya turun 0,73 persen setelah UU Ciptaker Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diberlakukan.
Baca Juga: Lautan Manusia Padati Kampanye Anies Baswedan di Tegallega Bandung: Adil, Makmur, untuk Semua!
"Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi. Dengan aturan yang seperti ini, kita harus memastikan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Selain itu, Anies menyatakan bahwa korban PHK tidak menerima hak pesangon secara penuh selama periode pasca-UU Ciptaker.
Dia mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan hak-hak dipenuhi dan bahwa pemerintah tidak boleh abai.
"Jadi, kami ingin memastikan review atas omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Insyaallah, kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi," kata Anies.
Aneis menyatakan bahwa UU Ciptaker bukan hanya menyangkut masalah perburuhan, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup banyak kewenangannya, yang menyebabkan masalah bagi pengusaha.
"Jadi, kita ingin agar ketika revisi benar-benar tuntas tidak meninggalkan masalah. Jangan sampai mengejar deadline, tetapi keteteran di pelaksanaan," kata dia.