MATA BANDUNG - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah petinggi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PGN tahun 2017 hingga 2021, pada hari Senin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai transaksi jual beli gas yang diduga bermasalah antara PT PGN dan PT Inti Alasindo Energi (PT IAE).
"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT. Perusahaan Gas Negara (PT PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT IAE) tahun 2017-2021," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Budi menerangkan bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan di Gedung KPK Merah Putih. Para saksi yang dipanggil meliputi:
- Bagas - Corporate Secretary PT PGN
- Arso Sadewo - Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy
- Dilo Seno Widagdo - Direktur Infrastruktur & Teknologi tahun 2016 dan Direktur Komersial PT PGN tahun 2019
- Fadjar Harianto Widodo - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PGN (2021-sekarang)
- Iswan Ibrahim - Direktur Utama PT ISARGAS sejak tahun 2011-sekarang sekaligus
- Komisaris PT IAE sejak tahun 2006-sekarang
- Jobi Triananda Hasjim - Direktur Utama PT PGN tahun 2017-2018/Direktur Utama PT Sucofindo tahun 2023-sekarang
- Octavianus Lede Mude Ragawino - Department Head Gas Supply Division PT. PGN Tbk. 2017-2020
- Sunanto - Division Head, Government Community Relations, Pjs. Corporate Secretary PT PGN Tbk.
Perkembangan Kasus
KPK mengumumkan pada tanggal 13 Mei 2024 bahwa mereka telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PT PGN Tbk tahun anggaran 2018-2020. Penyidikan ini didasarkan pada hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menjelaskan bahwa perkara dugaan korupsi tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
"Penyidikan itu berkaitan dengan pasal-pasal kerugian keuangan negara. Angkanya tentu nanti akan dihitung lebih konkret-nya dalam proses penyidikan tapi memang ratusan miliar rupiah," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ali juga menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dengan perusahaan yang berinisial PT IG pada periode 2018-2020. Sesuai dengan kebijakan KPK, rincian konstruksi perkara beserta pasal dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap setelah proses penyidikan rampung dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka.
Sebagai bagian dari perkembangan penyidikan, tim penyidik KPK telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap dua orang terkait perkara ini. Dua orang tersebut terdiri dari satu penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di Indonesia selama proses penyidikan berlangsung, dan tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
Penyidikan ini menunjukkan komitmen KPK untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan besar dan berpengaruh seperti PT PGN. Dengan pemanggilan saksi-saksi kunci ini, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak detail mengenai modus operandi dan skala korupsi yang terjadi, serta menetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang signifikan ini.
KPK akan terus memberikan informasi terbaru mengenai kasus ini dan mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung.
KPK Sebut Pencurian Uang Rakyat di PGN Rugikan Negara Ratusan Miliar
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Informasi ini mencuat saat Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, memberikan konfirmasi di Jakarta, Rabu.
"(Penyidikan) itu berkaitan dengan pasal-pasal kerugian keuangan negara. Angkanya tentu nanti akan dihitung lebih konkretnya dalam proses penyidikan tapi memang ratusan miliar rupiah," ujar Ali Fikri.
Dugaan Korupsi dalam Proses Jual-Beli Gas
Ali menerangkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam proses jual-beli gas antara PT PGN dan sebuah perusahaan yang berinisial PT IG. "Perkara di PGN ini adalah kerja sama jual-beli gas antara PGN dengan PT IG," jelasnya.
Pada tanggal 13 Mei 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan atas dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengkonfirmasi hal ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.
"Penyidikan di PGN, ya benar KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara di Perusahaan Gas Negara," ungkap Alexander Marwata.
Berdasarkan Audit BPK
Penyidikan ini dilakukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Namun, Alexander tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail konstruksi dugaan korupsi tersebut.
"(Penyidikan) itu berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK dan sudah disampaikan ke KPK. Sekarang masih dalam proses penyidikan," tambahnya.
Menunggu Bukti Cukup untuk Penahanan
Sejalan dengan kebijakan KPK, detail konstruksi perkara beserta pasal dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap setelah proses penyidikan rampung dan penahanan terhadap para tersangka dilakukan.
"Nanti mungkin kalau sudah cukup buktinya tentu kita akan segera melakukan penahanan terhadap para tersangka," pungkas Alexander.
Proses Berlanjut
Saat ini, KPK terus mendalami kasus ini untuk memastikan semua aspek yang terkait dengan dugaan korupsi tersebut terungkap. Panggilan terhadap sejumlah saksi, termasuk petinggi PGN, telah dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam penyidikan. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor energi nasional.
Dengan nilai kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah, kasus ini tidak hanya mencerminkan masalah korupsi di tubuh perusahaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan tata kelola di sektor gas negara. Semua pihak kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyidikan KPK dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menuntaskan kasus ini serta memulihkan kerugian negara.***