Network
Pasalnya, tenaga kerja diwajibkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan jika perusahaan tidak membayar, maka terancam dipidanakan. Namun, tragisnya ada dugaan uang iurannya malah dikorupsi.
"Jadi lama-lama nanti publik akan bilang, ya ndak usah lah kita kasih BPJS Ketenagakerjaan kalau hasilnya juga dikorupsi," jelas Benny.
BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek diduga melakukan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan kantor beserta sejumlah pejabat dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek yang tengah diperiksa sebagai saksi atas pengajuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun sampai saat ini, Kejagung belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenegakerjaan.
Di sisi lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan bahwa perkara korupsi bermula dari adanya laporan korupsi investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang diduga merugikan negara senilai Rp22 triliun.
Baca Juga: Pola Kasus Korupsi Bansos Covid - 19 Terlihat Didaerah, KPK Melakukan Penyelidikan Lebih Jauh.
Penyidik pun melakukan pemeriksaan yang sampai saat ini, belum selesai memeriksa jutaan transaksi milik BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam meneliti perkara yang menyeret BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung melibatkan BPK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasilnya belum ada transaksi saham yang mengarah ke tindak pidana korupsi.***
