Network
MATA BANDUNG - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengeluarkan data hasil audit keuangan Pemerintah Indonesia dan memberikan peringatan tentang tingginya pengeluaran pemerintah Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2021.
Mendengar hal tersebut Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo biasa dipanggil Jokowi meminta Pemerintah untuk menjalankan seluruh rekomendasi BPK tentang pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai defisit fiskal terkelola secara aman, kredibel, dan terukur.
Baca Juga: BPK Nyatakan Hutang Negara Semakin Banyak, Rocky Gerung: Ini Sandiwara Kecuali Data Audit BPK
"Pemerintah akan sangat memperhatikan dan menjalankan rekomendasi BPK dalam pengelolaan pembiayaan APBN. Defisit anggaran yang dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan aman, dilaksanakan secara responsif," tutur Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2020 dari BPK.
Jokowi menjelaskan, pembiayaan APBN selama ini dilakukan secara aman, responsif dengan kondisi terkini, serta mendukung kebijakan kontra-siklus (countercyclical) untuk mendukung pulihnya perekonomian dari tekanan pandemi Covid -19.
“Pembiayaan APBN sudah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” tutur Jokowi.
Baca Juga: Jajal LRT, Presiden Jokowi : Nyaman Hampir Tanpa Suara
Dia menambahkan, Pemerintah selalu mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikeluarkan Pemerintah, harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
