Network
MATA BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik penggunaan anggaran belanja pemerintah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa, 14 Juni 2022.
Jokowi menekankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya mempertimbangkan tiga hal ketika membelajakan anggaran, diantaranya efisien, dapat menciptakan nilai tambah, dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Ini APBN lho! Ini Uang APBD lho! Belinya produk impor, nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain! Apa enggak bodoh orang kita ini?" kata Jokowi.
Jokowi juga meminta Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal produk dalam negeri agar bisa mendominasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Berikut Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah PMK
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah (Pemda) tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya gak puas lah, kualitasnya gak baik lah, alasannya banyak sekali," kata Jokowi.
"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada," tambah Jokowi.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh juga membenarkan adanya dominasi produk impor pada e-katalog pemerintah hingga triwulan 1 2022.
"Pada minggu ketika di bulan Mei 2022, produk lokal telah mendominasi e-katalog nasional walaupun secara transaksi produk impor masih tinggi," kata Yusuf.
Baca Juga: Yana Minta MUI Kota Bandung Sosialisasikan Panduan Ibadah Kurban
***
