Jubir MK Menyebutkan Putusan 8 Hakim dalam Sidang PHPU Tidak Akan 'Deadlock', Benarkah?

MATA BANDUNG - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh Hakim Konstitusi dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak akan terhenti atau buntu. Benarkah apa yang dikatakan Jubir MK yang menyebut bahwa keputusan yang dibuat oleh delapan orang hakim tidak akan mengalami deadlock?

Pernyataan tersebut diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan media saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa, tentang keputusan yang dibuat oleh delapan hakim konstitusi mengenai perbandingan putusan antarhakim 4:4.

Saat ini, delapan hakim konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur akan menangani PHPU Pilpres 2024.

Majelis Kehormatan MK telah memutuskan bahwa Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan mengenai perselisihan hasil pemilihan presiden. Akibatnya, Anwar Usman tidak ikut menangani masalah PHPU Pilpres.

Baca Juga: Ganjar - Mahfud Gugat Hasil Pemilu ke MK Bukan untuk Menang, Tapi Demi Masa Depan Demokrasi Indonesia

Majelis Kehormatan MK telah memutuskan bahwa Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Akibatnya, Anwar Usman tidak ikut menangani masalah PHPU Pilpres.

Menurut Fajar, Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi sebenarnya mengatur proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai konsensus, musyawarah mufakat adalah langkah pertama.

"Delapan hakim konstitusi itu harus musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai, cooling down dulu. Setelah cooling down, dilakukan musyawarah mufakat lagi, jadi dikedepankan dua kali musyawarah mufakat."

Apabila tidak ada kesepakatan dalam musyawarah mufakat kedua, keputusan diambil dengan suara terbanyak sesuai dengan aturan.

“Bagaimana kalau terjadi 4:4? Di pasal 45 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal suara hakim itu sama banyak maka yang menjadi putusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada,” kata dia.

Baca Juga: Lakukan Pelanggaran Berat Anwar Usman Diberhentikan sebagai Ketua MK, Apa Saja yang Dilanggar? Cek di Sini!

Dia menegaskan bahwa proses tersebut sudah ada dalam Undang-Undang, sehingga proses pengambilan keputusan tidak akan terhambat.

“Jadi, tidak ada cerita putusan itu deadlock dengan delapan hakim konstitusi. Pasti ada putusannya dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang MK,” kata dia.

Saat ini, MK sedang menangani masalah PHPU untuk pemilihan presiden 2024. Menurut jadwal yang diposting di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU untuk pemilihan presiden 2024 akan dilakukan dalam dua sesi besok Rabu (27/3).

Pertama, permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024, akan dibuka dan ditutup pada pukul 08.00 WIB.

Sementara itu, kasus kedua, yang didaftarkan dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh paslon nomor tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, akan dimulai dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.

Pada hari Kamis, 28 Maret, pemeriksaan persidangan dimulai dan jawaban termohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait diberikan.

Selanjutnya, pemeriksaan persidangan dimulai pada 1 April hingga 18 April 2024, dan pengucapan putusan atau ketetapan dimulai pada 22 April 2023.***