Network
MATA BANDUNG - Suasana sekitar Gedung Kejaksaan Agung, yang menjadi pusat kegiatan hukum negara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, fokus tertuju pada keberadaan polisi militer (POM) yang bertugas menjaga gedung tersebut serta beberapa pejabat di dalamnya. Kapten Mayjen TNI Nugraha Gumilar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, memaparkan bahwa langkah ini adalah tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh kedua lembaga pada 6 April 2023.
Menurut Kapuspen TNI, bantuan personel polisi militer untuk menjaga keamanan di sekitar Gedung Kejaksaan Agung berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. "Pengamanan Kejaksaan Agung oleh Polisi Militer TNI dilaksanakan dengan dasar Kejaksaan Agung dan TNI menandatangani MoU Nomor 4 Tahun 2023 dan MoU Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada tanggal 6 April 2023," ungkap Nugraha Gumilar.
Kerja sama yang tertuang dalam MoU tersebut mencakup penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, termasuk di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil), serta dukungan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. "Itu ada dalam Pasal 7," tambahnya.
Nugraha juga menegaskan bahwa bantuan pengamanan oleh POM TNI di Kejaksaan Agung bukanlah hal baru, setidaknya sejak MoU tersebut ditandatangani pada tahun 2023. "Bantuan pengamanan sudah dilaksanakan jauh sebelumnya dalam rangka mendukung giat penegakan hukum, karena kita di sana ada Jampidmil," jelas Kapuspen TNI.
Dalam unggahan terbaru di akun resmi Instagram Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, terlihat beberapa foto yang memperlihatkan pengamanan Gedung Kejaksaan Agung oleh sejumlah personel polisi militer. Caption pada unggahan tersebut menyebutkan bahwa pengamanan tersebut merupakan respons terhadap kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan menyusul dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh anggota Densus 88.
