Network
MATA BANDUNG - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa organisasinya tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah. Abdul menyampaikan hal ini dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.
Abdul menambahkan bahwa Muhammadiyah belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak konsesi tambang tersebut. Organisasi ini akan melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," kata Abdul.
Baca Juga: Mampukah Ormas Keagamaan Kelola Tambang? Ini Penjelasan Bahlil
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan. Presiden Joko Widodo juga telah setuju untuk memberikan konsesi batu bara dengan cadangan yang cukup besar kepada PBNU.
Namun, hingga kini, Muhammadiyah menegaskan belum ada keputusan final dan akan terus mengkaji semua aspek secara menyeluruh. Abdul menekankan pentingnya kehati-hatian agar langkah yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari bagi organisasi dan negara.
Organisasi keagamaan Islam non-pemerintah ini ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan kajian mendalam dan pertimbangan matang. Abdul menyatakan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan terus memantau perkembangan ini dan akan membuat keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat.
