Network
MATA BANDUNG - DPC PDIP Kota Bandung merespon tanggapan ketua Gema Keadilan Indra Kusumah soal politisasi Program Indonesia Pintar (PIP).
Hal itu bermula adanya sosialisasi PIP di kantor Partai Keadilan Sosial (PKS) beberapa waktu lalu.
Padahal sikap PDIP jelas, yang menjadi persoalan adalah adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat, hal itu dengan adanya kop surat dari SMPN 16.
Baca Juga: Saingan Baru Spotify dari China, ByteDance
Padahal sudah jelas dalan Undang-undang Peraturan Pemerintah no 94 tahun 2021, ASN harus menghindari segala seuatu hal yang dilarang negara salah satunya politik praktis.
"Yang kita persoalkan adalah memanfaatkan ASN untuk berpolitik praktis," kata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bandung Paul Harol Kamis 13 Oktober 2022.
Untuk itu sebut dia, Pemerintah kota Bandung harus tegas menindak adanya dugaan politik praktis yang dilakukan ASN kota Bandung.
"Jangan sampai kepala sekolahnya saja, kegiatan ini sudah berjalan cukup lama,"ucapnya.
Baca Juga: Kajian Islam AKRONIM: IDALIB LUDAMI
Dia menegaskan, bahwa sikap PDIP kota Bandung tidak mempersoalkan soal sosialisasinya, tapi melibatkan ASN untuk masuk politik praktis.
"Jadi kalau gini memanfaatkan ASN untuk syahwat politiknya," ucapnya.
Sementara Itu, ditempat yang sama Praksi PDIP di DPRD kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi menyebutkan, sejauh ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah kota Bandung soal adanya politik praktis dari ASNnya.
"Padahal Wali kota Bandung sudah menyebutan bahwa hal ini sudah salah," ujarnya.
Lanjut dia, Masyarakat harus melihat mana program pemerintah mana program partai.
Baca Juga: Rizky Billar Jadi Tersangka KDRT, Lesti Kejora Ingin Bertemu
"PIP ini jangan sampai salah sasaran, yang wajib menerima ini harus siswa yang tidak mampu," pungkasnya.***
