Network
MATA BANDUNG - Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, menyinggung pengelolaan pangan Indonesia belum berdaulat lantaran banyaknya masalah. Salah satunya, anggaran subsidi pupuk tidak sesuai dengan kondisi petani dan lahan yang semakin sedikit. Hal ini disampaikannya dalam Debat Kedua Cawapres yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Mahfud MD pada awalnya memaparkan perihal sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya dan konstitusi menjamin pengelolaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Meski begitu, Mahfud MD menilai, "Pangan makin sedikit, lahan pertanian juga sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah. (Bayangkan) petani makin sedikit, lahan juga sedikit, kok, subsidinya setiap tahun naik? Jadi pasti ada yang salah," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Mahfud MD: Debat Capres Ketiga Tidak Ada Serangan Pribadi, yang Ditanya Terkait Kebijakannya
Rakyat menderita
Menurutnya, anggaran subsidi pupuk dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2024 mengalami peningkatan yang selalu konsisten, sebagaimana satu contohnya termuat dalam rilis BPK berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.
Di laporan BPK itu, total subsidi pupuk yang tersebar sepanjang tahun 2021 (unaudited) mencapai angka Rp 27,45 triliun, lalu setelah diperiksa meningkat menjadi Rp27,22 triliun (audited). Debat Keempat Pemilu 2024 memiliki tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Sebanyak 11 panelis ahli nampak ikut menggelorakan Debat Keempat Pemilu 2024, di antaranya, Abrar Saleng sebagai ahli hukum agraria dan sumber daya alam asal Universitas Hasanuddin, Arie Sujito sebagai sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arif Satria sebagai ahli ekologi politik dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dewi Kartika sebagai ahli agraria sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Fabby Tumiwa sebagai ahli transisi energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).
Lalu ada juga sosok Hariadi Kartodihardjo sebagai ahli sumber daya alam dan lingkungan hidup asal Institut Pertanian Bogor, Ridwan Yahya sebagai ahli kehutanan dan lingkungan hidup asal Universitas Bengkulu, Rukka Sombolinggi sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sudharto Hadi sebagai ahli manajemen lingkungan asal Universitas Diponegoro, Sulistiyowati Irianto sebagai ahli antropologi asal Universitas Indonesia, dan Tubagus Furgon Sofhani sebagai ahli perencanaan wilayah pedesaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).***
