Network
KOTA BANDUNG - Gencarnya arus disinformasi atau berita bohong (hoax) di tengah situasi pandemi covid-19, menjadi salah satu penyebab terhambatnya upaya penanganan pandemi yang sudah satu tahun lebih melanda dunia.
Oleh karena itu dibutuhkan penguatan fungsi Humas di setiap tingkat pemerintahan, sebagai garda terdepan untuk menghalau setiap informasi hoax yang banyak tersaji melalui media sosial.
Menanggapi permasalahan tersebut Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Yosa Octora Santono menjelaskan, bahwa informasi-informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus utuh dan tidak boleh setengah-setengah bahkan harus menyentuh semua tingkatan pemerintahan paling bawah dan utama yaitu desa.
Baca Juga: Pasien Covid-19 Isoman Akan Diberikan Paket Obat Terapi Gratis
Baca Juga: Kisah Tragis Eder si Pembawa Piala Euro 2021 : Jadi Pahlawan Portugal Kemudian Dicampakan
"Saya ingin menghimbau masyarakat Jawa Barat baik dari stakholder, shareholder, maupun supporting bisa paham. Kami DPRD Jawa Barat tidak akan lepas tangan karena ini tanggung jawab kita bersama, dan bagaimana caranya masyarakat itu bisa paham bahwa bahaya covid-19 ini harus kita lawan bersama," ucapnya di Bandung.
Yosa menambahkan, mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi hoax menyebabkan masyarakat mudah mempercayai informasi tersebut dan tak jarang menimbulkan aksi saling menyalahkan baik antar masyarakat maupun masyarakat kepada pemerintah.
"Kita jangan saling menyalahkan, tidak ada yang sempurna kami tidak sempurna. Saya berharap masyarakat berpikir, melihat kami sebagai pelayan masyarakat," ujarnya.
