Network
MATA BANDUNG - Pembahasan persiapan dan sosialisasi persyaratan jalur Afirmasi dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 telah dibahas oleh DPRD kota Bandung.
Rapat Kerja bersama terkait PPDB di gelar oleh Komisi D DPRD Kota Bandung bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bagian Pemerintah Umum Kota Bandung, dan Ketua Paguyuban Lurah.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna menyoroti perihal jalur seleksi afirmasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung Tahun Akademik 2021/2022.
Jalur seleksi tersebut kerap menjadi salah satu persoalan dalam setiap tahun penyelenggaraan PPDB, karena ketidakpahaman masyarakat terkait proses dan tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pendaftaran di sekolah tujuan.
Dalam kesempatan tersebut Arie mengatakan "Jalur seleksi afirmasi ini hampir setiap tahun PPDB selalu ada saja laporan aduan yang kami terima dari masyarakat.
Salah satunya diakibatkan kurangnya sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya bagi masyarakat ekonomi tidak mampu yang tidak terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau Non-DTKS, atau masyarakat yang terkategori miskin baru,".
Masih ada peluang bagi masyarakat terkategori miskin baru atau Non-DTKS, untuk dapat mengurus kebutuhan persyaratan administrasinya sehingga dapat diajukan dalam musyawarah kelurahan (Muskel) untuk menjadi DTKS, sebagai syarat mendaftar di jalur seleksi afirmasi.
Sebab, informasi yang menyatakan bahwa masa pendaftaran jalur seleksi afirmasi yang diperpanjang dari semula hingga tanggal 11 Juni 2021 menjadi 18 Juni 2021.
"Sebelum diajukan dalam muskel ini, masyarakat Non-DTKS, harus dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) statusnya, untuk diyakinkan kebenarannya oleh para petugas verivali Puskesos di tingkat kelurahan, apakah yang bersangkutan, memang masuk dan terkategori sebagai masyarakat miskin atau tidak," ucapnya.
