Network
MATA BANDUNG - Guru Besar Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (FSRD - ITB), Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, M.A., menyebutkan dalam kondisi negara dan bangsa yang seperti sekarang, Kampus tidak boleh diam. Saat ini tidak banyak kampus yang berani berbicara apalagi menyatakan dirinya sebagai kampus perjuangan seperti yang dinyatakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah gerakan moral, "Dialog Kebangsaan Guru Besar dan Akademisi Se-Bandung Raya yang bertajuk Kampus Memanggil: Penegakan Konstitusi dan Keadaban Berbangsa" pada Selasa, 19 Maret 2024, di Gedung Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) UPI.
Menurutnya, sebuah sistem demokrasi Itu dipercaya dan dapat legitimasi kalau ada integritas dan kejujuran dari penyelenggara negara pemimpin yang bertindak dengan moralitas yang tinggi akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sebaliknya pemimpin dengan moralitas yang rendah tidak dipercaya dan tidak mendapatkan legitimasi rakyat.
"Apa yang kita saksikan sekarang adalah runtuhnya dan hancurnya nilai-nilai budaya dan etika berbangsa dan bernegara ini oleh pemimpinnya sendiri, bahkan oleh calon pemimpin oleh pejabat dan aparat negara yang tidak memiliki integritas dan kejujuran. Akibatnya apa, mereka sesungguhnya tidak lagi dipercaya rakyat, dan tidak lagi memiliki legitimasi," ucap Guru besar yang juga seorang filsuf, pemikir kebudayaan tersebut.
Dalam "Dialog Kebangsaan Guru Besar dan Akademisi Se-Bandung Raya tersebut, Guru Besar FSRD ITB ini membahas enam hal, terkait tidak adanya legitimasi terhadap kekuasaan saat ini. Menurutnya, yang pertama adalah pelanggaran sumpah oleh pejabat negara, termasuk presiden, oknum menteri, DPR, MPR, tentara, polisi, dan aparat negara lainnya.
"Mengapa saya sebut oknum tentara dan polisi? karena masih banyak tentara dan polisi yang baik. Nah oknum ini yang telah melanggar sumpah, padahal Sumpah itu adalah dimensi Etik yang tinggi," katanya.
Aspek kedua adalah pemimpin yang mengingkari mandat dan janji kepada rakyat, yang seharusnya dilaksanakan, namun seringkali dikhianati dan dilanggar.
