Network
Dengan demikian, Komisi D DPRD Kota Bandung mendorong agar Dinas Sosial Kota Bandung selaku leading sector dari Puskesos, untuk dapat memastikan proses tersebut dapat dilakukan Puskesos secara merata di 151 kelurahan di Kota Bandung.
"Hal ini perlu direspons secara cepat oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan aparat kewilayahan untuk menyiapkan perangkat atau petugas verivali Puskesos di setiap kelurahan.
Sehingga jangan sampai ada laporan/aduan masyarakat bahwa petugas verivali di suatu kelurahan tidak siap atau tidak ada, yang dapat mengakibatkan proses muskel menjadi terhambat," ujarnya.
Aries pun mengingatkan, bahwa meskipun ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran jalur afirmasi PPDB, namun karena proses penentuan DTKS diperlukan beberapa tahapan maka harus dilakukan sesegera mungkin karena waktu terus berjalan dan sangat sempit.
Terlebih, sisa waktu untuk melakukan pendataan, pengajuan, dan penentuan data masyarakat miskin dalam muskel tersebut hanya menyisakan dua hari lagi sebelum proses pendaftaran PPDB jalur itu di tutup.
Selain Dinas Sosial, Aries pun mendorong Dinas Pendidikan, agar dapat secara masif melakukan sosialisasi kepada setiap satuan pendidikan penyelenggara PPDB dalam rangka proses pendaftaran jalur seleksi afirmasi.
Apalagi, dalam proses penginputan data pendaftaran PPDB bagi peserta didik, dilakukan oleh wali kelas dari sekolah asal yang berkoordinasi dengan para orang tua murid, khususnya yang berkategori masyarakat tidak mampu.
"Dengan adanya kolaborasi sinergitas dari setiap unsur ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat ekonomi tidak mampu dapat terfasilitasi dalam PPDB.
Sehingga diharapkan tidak adalagi satu orang anak pun di Kota Bandung yang tidak dapat bersekolah, hanya karena terhalang oleh proses administrasi PPDB yang tidak dipahami oleh masyarakat," katanya.***
