Network
MATA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui konverensi virtual dari Gedung Pakuan mengatakan sekitar 64 persen penduduk Provinsi Jawa Barat sekitar 50 juta orang telah mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Sebanyak 64 persen Warga Jabar telah mendapatkan bansos formal. Awalnya hanya 40 persen bansos yang telah diterima warga Jabar, kini sudah bertambah sekitar 60 persen,” tutur Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan pemerintah daerah akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak PPKM Darurat dan belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menyisir warga yang terdampak PPKM Darurat dan tidak tidak terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau di data formal Pemprov Jabar,” jelas Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil juga meminta bantuan awak media untuk melaporkan jika menemukan kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal.
“Kami meminta kepada rekan-rekan wartawan untuk segera melaporkan jika menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, agar segera didata oleh Pemprov jabar,” pinta Ridwan Kamil.
Saat menyalurkan bansos berupa sembako dan uang tunai kepada warga yang terdampak PPKM Darurat, Ridwan Kamil mengajak seluruh komunitas yang ada di Provinsi Jabar dapat membantu menyalurkan bantuan bagi warga yang tidak terdaftar data bansos formal di Pemprov Jabar saat PPKM Darurat.
Dodo Suhendar Kepala Dinasi Sosial (Kadinsos) Provinsi Jabar mengatakan bahwa selama PPKM Darurat berlangsung, pemerintah pusah dan daerah telah menyalurkan bansos melalui 13 pintu kepada warga Jabar.
Pintu-pintu yang digunakan untuk menyalurkan bansos yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) reguler, Program bantuan pangan Non-Tunai (BPNT), atau Program Bantuan Sembako Reguler, dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST), dan masih banyak yang lainnya.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Rencana Persib Dari Pelatih Robert
Dodo mengatakan bahwa jumlah penerima ke-13 jenis bantuan dari pemerintah tersebut di wilayah Jawa Barat tercatat 10.129.949 keluarga penerima manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang.
Ia menambahkan, jumlah penerima manfaat PKH dan BST di Jawa Barat bertambah. Jumlah keluarga penerima manfaat PKH bertambah dari 1.718.362 menjadi 1.813.956 keluarga dan penerima BST bertambah dari 1.957.321 menjadi 2.060.882 keluarga.
"Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," kata Dodo.
Dia menjelaskan, penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat berbeda dengan keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Sosial sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi penerima bantuan pemerintah pusat.
"Sebagian dari KRTS penerima bansos Jabar kemungkinan besar akan menerima BST atau PKH dari pemenuhan kuota Jabar. Dan semua KRTS sudah diusulkan ke kantor Sekpres untuk menerima bansos beras 5 kg dari Presiden yang disalurkan oleh TNI dan Polri," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 yang belum masuk dalam DTKS.***
