Network
Maxi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 tentang Pemberian Imunisasi COVID-19 Program.
Dia menambahkan bahwa salah satu pertimbangan untuk kebijakan ini adalah peningkatan kontrol terhadap kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga fokus vaksinasi dapat diarahkan kepada kelompok rentan yang masih memiliki risiko tinggi terhadap penyakit ini.
Baca Juga: Mengantisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 Dinkes Kota Bandung akan Lakukan Vaksinasi Bagi Para Nakes
"Imunisasi COVID-19 masuk menjadi program imunisasi rutin efektif mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia," katanya.
Untuk mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut, Maxi menjelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diakses secara mandiri atau berbayar sebagai opsi imunisasi pilihan.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalucia, menegaskan bahwa vaksinasi mandiri dapat diperoleh di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19.
Langkah tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Pilihan.
“Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki izin dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen,” katanya.
Untuk pencatatan dan pelaporan vaksinasi COVID-19, baik imunisasi program maupun imunisasi pilihan, harus dilaksanakan melalui sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional, yakni SatuSehat, tambah Rizka.***
