Network
MATA BANDUNG - Untuk ketiga kalinya, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan persidangan antara Pemohon Badan Hukum Yakin (Yayasan Advokasi Hak Konstitusi Indonesia) terhadap KPU (Komisi Pemilihan Umum) Republik Indonesia.
Namun, selama persidangan, kuasa Termohon KPU tidak hadir karena dikabarkan sedang melakukan rekapitulasi suara Pemilu dan Pemilihan Nasional yang sedang berlangsung. Dalam persidangan tersebut, pihak Pemohon menghadirkan empat ahli sekaligus.
Dalam persidangan sengketa informasi yang digelar di ruang sidang utama Sekratariat KIP Wisma BSG Jakarta pada hari Senin, 18 Maret 1924, Majelis membatalkan satu orang ahli karena ternyata terafiliasi ke Partai Politik. Satu orang ahli yang dibatalkan atayaitu s nama Ridho Rahmadi, PhD, sehingga dari lima ahli yang diajukan pemohon, hanya ada empat ahli yang hadir.
Persidangan sengketa informasi tersebut dipimpin oleh Syawaludin, Ketua Majelis Komisioner (MK), bersama Rospita Vici Paulyn dan Arya Sandhiyudha, didampingi oleh Indra Hasby, PP (Panitera Pengganti).
Yakin selaku pemohon akhirnya setuju untuk menghadirkan hanya empat ahli dalam pemeriksaan yang panjang yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Pemohon menghadirkan ahli telematika Dr. Roy Suryo Notodiprodjo, yang memberikan keterangan secara daring melalui Zoom setelah melalui prosesi disumpah oleh Ketua Majelis, Syawaludin.
Ahli lainnya yang dihadirkan dalam persidangan secara offline adalah seorang Professor Psikologi Politik dari Binus Jakarta, Junman Abraham, Professor Psikologi Politik di Binus Jakarta. Abraham adalah seorang ahli dalam psikologi politik tentang politik soal kepentingan publik dalam mengetahui informasi.
