Network
/photo/2024/02/03/2605699337.jpg)
MATA BANDUNG - Pakar Hukum dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., menyampaikan pernyataannya dalam acara Seruan Padjadjaran, ada potensi ketidaknetralan dari penyelenggara negara. Hal tersebut ia sampaikan di gedung Rektorat Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 3 Februari 2024.
"Mengapa seruan ini kami sampaikan? yaitu sebagai respon keprihatinan terhadap kondisi-kondisi politik yang belakangan ini terjadi di Indonesia, terutama mendekati pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024," ujar Guru Besar yang mendapatkan gelar Master dan Doktor dari Melbourne University Law School.
"Kita menyaksikan bagaimana proses-proses pencalonan yang kemudiian diwujudkan di dalam putusan MK juga mendapatkan banyak kritik yang sangat tajam dari masyarakat," kata Susi yang di tingkat internasional ia menjadi Associate member di International Academy of Comparative Law.
Dikatakan Susi kepada awak media, masyarakat melihat penggunaan potensi ketidaknetralan dari penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan. Padahal masyarakat menginginkan sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum yaitu asas Langsung umum, jujur, bebas dan adil. Dan potensi ketidaknetralan ini itentu bertentangan dengan salah satu asas pemilihan umum yaitu adil.
"Oleh karena itu dari kampus Unpad kami menyerukan kepada penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan dan juga masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis dan bermartabat," ujar Susi yang menjadi Senior Associate di Center for Indonesian Law, Islam and Society.
Sementara itu, Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah mengatakan, pernyataan sikap dari kampus ini Unpad merupakan yang pertama kali melakukannya di Jawa Barat.
“Kita melihat bagaimana sivitas akademika di berbagi daerah sudah mulai bergerak dan bersuara. Universitas Padjadjaran menajdi kampus pertama di Jawa Barat yang menyatakan sikap dan juga menyampaikan seruan. Ini sebuah tanda bahaya, ini sebuah tanda di mana kita harus memperhatikan kembali kondisi bangsa ini, kondis masa depan kita,” ucap Haikal, Sabtu, 3 Febuari 2024 di gedung Rektorat UNPAD.
