Network
MATA BANDUNG - Pemerintah telah memblokir 1.855 situs yang menawarkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal sepanjang 2023. Jumlah situs yang diblokir mengalami peningkatan dari 1.498 pada 2022 dan 1.222 situs pada 2021.
“Kami tentunya sangat prihatin dengan meningkatnya situs-situs yang mengatasnamakan perdagangan berjangka komoditi. Kami sangat mendukung upaya yang dijalankan pemerintah, sehingga masyarakat dan pelaku usaha terlindungi,” kata Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nursalam di Jakarta, Senin (19/2).
Menurut Nursalam, keberadaan situs-situs ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka komoditi jelas merugikan masyarakat dan industri perdagangan berjangka komoditi.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Jabar Tumbuh 5 Persen pada tahun 2023, Peringkat Kedua Tertinggi di Pulau Jawa
Dengan pemblokiran situs-situs tersebut, maka manfaat besar dari industri perdagangan berjangka komoditi dapat diperoleh masyarakat maupun kalangan usaha.
“Bagi masyarakat, industri ini bisa menjadi alternatif investasi, dan bagi kalangan usaha dmenjadi sarana hedging atau lindung nilai komoditas,” ujarnya seperti dikutip Antara.
Selain pemblokiran situs, Nursalam mengatakan perlu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan edukasi berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat.
Dengan edukasi yang baik, ujar dia, masyarakat akan mendapatkan informasi lengkap tentang industri perdagangan berjangka komoditi, sehingga tak mudah terjebak dalam penawaran-penawaran investasi ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka.
“Kami yakin, kunci berkembangnya perdagangan berjangka komoditi adalah pemahaman yang baik di masyarakat termasuk risiko investasi,” tutup Nursalam.
