MATA BANDUNG - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly, memberikan jaminan bahwa data layanan imigrasi yang kini dialihkan ke Amazon Web Service (AWS) pasca-serangan siber berada dalam kondisi aman.
“Sekarang masih di situ, masih di AWS. Lengkap, bagus, tidak ada lagi kendala,” ujar Yasonna Laoly setelah menghadiri rapat internal terkait serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Keputusan untuk memindahkan data layanan imigrasi ke AWS diambil setelah serangan ransomware mengganggu Pusat Data Nasional (PDN). Serangan tersebut menyebabkan gangguan pada berbagai layanan publik, termasuk layanan imigrasi. Untuk mengatasi situasi darurat ini dan memastikan kelangsungan layanan kepada masyarakat, data-data penting dipindahkan sementara ke AWS.
Yasonna memastikan bahwa data imigrasi yang tersimpan di AWS dalam kondisi aman dari kebocoran.
“Sekarang masih di situ, masih di AWS. Lengkap, bagus, tidak ada lagi kendala,” tegasnya. Namun, hingga saat ini, Yasonna belum dapat memastikan kapan data imigrasi tersebut akan dikembalikan ke Pusat Data Nasional di Indonesia. “Lihat saja perkembangannya nanti,” ujarnya.
Dampak Serangan Siber pada Instansi Pemerintah
Serangan siber terhadap PDNS berdampak luas pada banyak instansi pemerintah. Hingga Senin (24/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak. Sehari kemudian, jumlah tersebut meningkat menjadi 282 instansi. Pada Rabu (26/6), tercatat 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua instansi yang terdampak, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.
Upaya Pemulihan dan Pengamanan Data
Pemulihan data menjadi prioritas utama bagi instansi yang terdampak serangan siber ini. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyedia infrastruktur data nasional, termasuk TelkomSigma, untuk mengaktifkan kembali layanan yang terganggu. “TelkomSigma berupaya aktifkan kembali layanan pascaserangan siber,” seperti yang dilaporkan oleh pihak terkait.
Selain itu, Menpan RB juga mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh negara lain sebagai tolok ukur untuk memperkuat pusat data nasional. “Menpan RB: Kanada dan India jadi tolok ukur untuk perkuat pusat data,” demikian disampaikan dalam upaya mencari solusi jangka panjang.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keamanan siber dalam era digital. Serangan ransomware yang berhasil menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender dan memungkinkan aktivitas berbahaya pada PDNS menunjukkan perlunya sistem yang lebih tangguh dan respons cepat dalam menghadapi ancaman siber.
Yasonna Laoly dan pihak terkait terus berupaya memastikan keamanan data dan layanan publik tetap terjaga. Dengan dukungan teknologi canggih seperti AWS, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data sensitif dan memastikan layanan publik tidak terganggu oleh serangan siber di masa depan.
Baca Juga: Krisis Siber Nasional: Hacker yang Serang PDN Tuntut 8 Juta Dolar dari Pemerintah Indonesia
Pengalihan data layanan imigrasi ke Amazon Web Service (AWS) merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan kelangsungan layanan pasca-serangan siber. Dengan konfirmasi dari Yasonna Laoly bahwa data di AWS dalam kondisi aman, masyarakat dapat merasa lebih tenang. Namun, perlindungan data yang lebih ketat dan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik tetap menjadi fokus utama pemerintah untuk menghadapi ancaman siber di masa depan.
Dalam situasi seperti ini, kerjasama antara instansi pemerintah dan penyedia layanan teknologi sangat penting. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan mendorong peningkatan kesadaran serta kesiapan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Harapan ke depannya, dengan sistem yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat, keamanan data nasional dapat terus terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.***