Network
MATA BANDUNG - Sebuah unggahan video di YouTube baru-baru ini memicu kontroversi dengan narasi yang menyatakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Basuki Hadimuljono, mengundurkan diri dari kabinet. Unggahan tersebut menyebutkan, "PAK BASUKI RESMI MUNDUR DARI KABINET USAI BABAK BELUR DIHAJAR KOMISI V DPR, JKW MERINGIS".
Namun, benarkah klaim tersebut? Mari kita telaah lebih lanjut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah lama menjadi figur penting dalam pemerintahan, terutama dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program Tapera. Pada Kamis, 6 Juni 2024, Basuki menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2024 dan rencana anggaran 2025, progres pembangunan IKN, serta kelanjutan rencana pemberlakuan iuran Tapera.
Baca Juga: Tapera: Harapan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Miliki Rumah Sendiri
Klaim dan Fakta
Video yang diunggah di YouTube mengklaim bahwa Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet setelah mendapat tekanan dari DPR terkait Tapera dan pembangunan IKN. Namun, isi video tersebut ternyata tidak sesuai dengan narasi judul.
Isi Video:
Video tersebut merupakan potongan dari live sidang DPR RI yang dapat diakses di YouTube DPR RI dengan judul "BREAKING NEWS - KOMISI V DPR RI RAKER DENGAN MENTERI PUPR RI". Video tersebut memperlihatkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, mempertanyakan terkait Tapera. Berikut transkrip pertanyaannya:
"Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi," tanya Irine.
Dalam video tersebut, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, iuran Tapera membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mengumpulkan anggaran sebesar Rp50 triliun. Ia juga menyatakan bahwa Tapera berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR atau MPR.
"Jadi kalo misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya ketua MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Menteri Keuangan juga kita akan ikut," ujar Basuki, dilansir dari ANTARA.
