Network
MATA BANDUNG - Akhir-akhir ini, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diluncurkan oleh pemerintah menuai kontroversi. Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan dengan mewajibkan setiap pekerja menyisihkan 3 persen dari gajinya. Namun, sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa dana Tapera ini digunakan untuk membiayai program makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih dalam tahap pembangunan.
Unggahan di Facebook tersebut mengklaim: "Program baru pemerintah menaikkan 'UKT' dan 'TAPERA'. Apakah dana ini untuk makan siang gratis atau untuk membangun mega proyek IKN yg masih mangkrak." Klaim ini segera menyebar luas di media sosial, memicu kekhawatiran dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Menanggapi kontroversi ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan klarifikasi bahwa dana Tapera tidak digunakan untuk membiayai program makan siang gratis maupun pembangunan IKN. Moeldoko menegaskan bahwa dana Tapera dikelola secara transparan dan tidak terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN sudah ada anggarannya," kata Moeldoko, seperti yang dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Tapera: Harapan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Miliki Rumah Sendiri
Pengelolaan Dana Tapera
Dana Tapera dikelola oleh Komite Tapera yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kalangan profesional. Pembentukan Komite Tapera ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dipupuk dari iuran masyarakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
Program Tapera sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan suku bunga rendah. Dana yang terkumpul melalui program ini diinvestasikan dalam instrumen yang aman dan diawasi oleh OJK, sehingga para peserta program dapat memperoleh manfaat maksimal dari tabungan mereka.
Moeldoko juga menyebutkan bahwa pro dan kontra terhadap program Tapera muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ini. "Pro dan kontra terhadap program Tapera muncul karena masyarakat belum mengetahui program Tapera," ujar Moeldoko.
Untuk memperjelas, Moeldoko menekankan bahwa program makan siang gratis dan pembangunan IKN telah memiliki anggaran tersendiri yang tidak terkait dengan dana Tapera. IKN, misalnya, didanai melalui anggaran yang telah disetujui dalam APBN dan melalui investasi lainnya.
