Network
MATA BANDUNG - DPR RI Fraksi PKS Terus gencar meminta Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mencabut Permendikbud No 30 Tahun 2021.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menilai Permendikbud No 30 Tahun 2021, bisa merusak generasi bangsa.
Selain itu, trang dia dasar hukum dari terbitnya aturan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tersebut tidak jelas.
Baca Juga: Robert Bocorkan Kunci Sukses Persib Selama Seri Kedua Liga 1 2021
Baca Juga: Castillion Cetak Sejarah Untuk Persib di Liga 1
"Secara mendasar kita perlu ingat bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek harus mengacu pada Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," katanya dikutip dari laman Fraksi PKS.
Ia melanjutkan, dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.
"Maka terbitnya Peraturan Menteri ini menjadi tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada," ucap dia.
Ia juga menyayangkan adanyavbeberapa muatan dalam isi Peraturan Menteri ini yang jauh dari nilai-nilai Pancasila dan bahkan cenderung pada nilai-nilai liberalisme.
“Sangat disayangkan bahwa satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang termuat di pasal 3," jelas Ledia.
Baca Juga: Kajian AKRONIM : TANAMAN VS HAMA
Padahal Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara yang setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan cara manusia Indonesia bersikap dan mengambil keputusan.***
