Network
MATA BANDUNG - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah pejabat tinggi negara dan pihak terkait untuk membahas kejadian peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kejadian ini berlangsung sejak 20 Juni 2024 dan telah menimbulkan dampak signifikan pada beberapa layanan publik, termasuk layanan imigrasi. Jumat siang, 28 Juni 2024, suasana di Istana Kepresidenan Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menjadi salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan penting tersebut. Sesampainya di Istana, Budi Arie hanya memberikan keterangan singkat kepada media, “Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat.” Selain Menkominfo, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Selain itu, utusan dari penyedia infrastruktur data nasional, TelkomSigma, yang diwakili oleh Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko, juga ikut dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Mengapa Data Lama BAIS Menjadi Target Peretas MoonzHaxor?
PDNS mengalami gangguan yang disebabkan oleh serangan siber berjenis ransomware, yang dikenal dengan nama Brain Cipher Ransomware. Serangan ini diidentifikasi sebagai pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Serangan dimulai dengan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024, yang memungkinkan aktivitas berbahaya pada 20 Juni 2024.
Dalam serangan ini, penyerang berhasil menginstal file berbahaya, menghapus file sistem penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Akibatnya, beberapa layanan publik, termasuk layanan imigrasi, terganggu. BSSN sedang melakukan audit forensik untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang serangan ini dan menentukan langkah pemulihan yang diperlukan.
Langkah Pemulihan dan Audit Forensik
Usai pertemuan tersebut, Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko memberikan sedikit keterangan mengenai langkah pemulihan yang sedang dilakukan. “Saat ini sedang proses pemulihan data. Kita kan mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN. Nanti Telkom rekomendasinya apa? Nanti kita laksanakan, kita pakai eksekutor,” kata Herlan Wijanarko.
Meskipun rapat ini sangat penting, hingga agenda selesai sekitar pukul 14.30 WIB, Menkominfo Budi Arie Setiadi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hasil rapat tersebut. Kerahasiaan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani insiden ini dan menjaga keamanan data nasional.
Baca Juga: Krisis Siber Nasional: Hacker yang Serang PDN Tuntut 8 Juta Dolar dari Pemerintah Indonesia
Tindakan Cepat dan Koordinasi Lintas Kementerian
Peretasan Pusat Data Nasional Sementara menjadi pengingat akan pentingnya keamanan siber di era digital saat ini. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti yang dilakukan dalam rapat darurat ini, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi ancaman siber dengan serius. Keterlibatan BSSN dalam audit forensik dan penyedia infrastruktur data nasional seperti TelkomSigma menunjukkan upaya kolaboratif untuk mengatasi dan mencegah insiden serupa di masa mendatang.
Serangan ransomware yang berhasil menembus sistem keamanan PDNS menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga keamanan siber di semua level pemerintahan dan sektor publik. Insiden ini mengganggu layanan publik penting, menunjukkan bahwa serangan siber tidak hanya mengancam data tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Dalam era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan tergantung pada teknologi, keamanan siber menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Dirjen Imigrasi Ungkap Penyebab Gangguan Layanan: PDN Bermasalah
Pentingnya Penguatan Sistem Keamanan Nasional
Dengan semakin canggihnya metode serangan siber, penguatan sistem keamanan nasional menjadi sangat krusial. Pemerintah dan semua pihak terkait harus terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanan mereka untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta investasi dalam teknologi keamanan terbaru, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
Diharapkan, dengan adanya langkah-langkah pemulihan dan audit forensik yang sedang dilakukan, PDNS dapat segera kembali beroperasi normal dan meningkatkan keamanannya untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber harus terus ditingkatkan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat individu dan organisasi.***
