Network
MATA BANDUNG - Sebuah undangan terbuka dilayangkan sivitas akademika Universitas Padjajaran (UNPAD) kepada seluruh media, menyusul Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Indonesia (UI). UNPAD akan mengeluarkan pernyataan sikap atas peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Undangan terbuka tersebut berupa e-flyer, diterima MATA BANDUNG melalui aplikasi pesan Whatsapp Jumat 2 Februari 2024. Dalam poster tersebut, rupanya kampus yang berlokasi di Dipatiukur tersebut akan menggelar aksi Seruan Padjadjaran. Rencananya aksi seruan tersebut akan diselenggarakan Sabtu 3 Februari 2024, pukul 09.00 - 11.00 WIB, bertempat di gerbang utama kampus UNPAD Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat.
Pada berita sebelumnya di MATA BANDUNG, Guru Besar Fakultas Hukum UNPAD, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan pendapatnya terkait serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya sarat dengan kejanggalan dan pelanggaran. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah produk hukum yang dikritik banyak kalangan, termasuk Prof Susi turut memberikan kritik tajam terkait putusan yang dikeluarkan MK tersebut. Kemudian, Guru Besar Ilmu Komunikasi UNPAD, Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., juga turut memberikan pendapat terkait acara debat yang melibatkan semua pasangan capres dan cawapres di MATA BANDUNG.
Rangkaian peristiwa dan kejadian yang mewarnai proses demokrasi Pilpres 2024 menyedot perhatian yang cukup besar di kalangan Guru Besar dan sivitas akademika UNPAD. Terlebih menjelang waktu pencoblosan yang hanya tinggal menghitung hari dan melihat dinamika politik nasional yang dinilai berbagai kalangan kian mengkhawatirkan.
Sejalan dengan UGM, UII dan UI
UGM merupakan institusi pendidikan tinggi yang pertama kali memberikan pernyataan sikap ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku alumni dari kampus UGM dan para pejabat penyelenggara negara lainnya. UGM telah memberikan pernyataan sikap pada 31 Januari 2024, dengan tajuk Petisi Bulaksumur. Petisi tersebut menyatakan keprihatinannya atas dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.
Kemudian, disusul dengan Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1 Februari 2024, yang memberikan kritik tajam soal Indonesia Darurat Kenegarawanan. UII mengkritik langsung tindakan pejabat negara dan Presiden Jokowi yang dinilainya kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
